2 Tahun, 214 Regulasi Disederhanakan

2 Tahun, 214 Regulasi Disederhanakan

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mengambil langkah-langkah taktis dan fundamental dalam situasi ekonomi dunia yang melambat untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur.

Salah satunya dengan melakukan reformasi fiskal yang fokus pada tiga (3) tujuan utama. Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, reformasi fiskal yang pertama dilakukan adalah penurunan subsidi besar-besaran pada akhir 2014.

Yang kedua, pengeluaran didorong ke arah pembangunan infrastruktur, dan yang ketiga pengeluaran negara juga didorong ke arah pendidikan dan kesehatan.

“Meski APBN menghadapi kendala dengan perlambatan dunia ini, tetapi kita justru mulai dengan reform di bidang itu,” ungkap Darmin dalam acara Press Briefing “2 Tahun Kerja Nyata Pemerintahan Jokowi-JK”, di Bina Graha, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (25/10) siang.

Lebih lanjut, Darmin menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur sekaligus akan menjawab persoalan ketimpangan. Hal ini dapat dilihat dari gini rasio yang relatif membaik.

Selain mengisi kelemahan utama ekonomi, pembangunan infrastruktur juga mempunyai keuntungan non-tradable goods, tidak perlu dijaja-jajakan kemana-mana untuk menjualnya.

Paket Kebijakan Ekonomi
Mengenai berbagai kebijakan deregulasi dan reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah, Darmin Nasution menjelaskan, bahwa fokus kebijakan itu adalah untuk meningkatkan investasi, kemudahan memperoleh izin usaha, mendorong masyarakat berpenghasilan rendah, hingga ekspor.

“Dari paket I sampai XIII, pemerintah telah menyederhanakan 214 regulasi. Dari 204 itu, 202 sudah keluar dan selesai. Jadi itu berarti 99 persen,” jelas Darmin.

Selain itu, pemerintah telah membentuk task force besar yang terdiri dari banyak Kementerian/Lembaga. Task force ini terdiri dari empat kelompok kerja, mulai dari Pokja I tentang kampanye dan diseminasi kebijakan; Pokja II tentang percepatan dan penuntasan regulasi; Pokja III tentang evaluasi dan analisa dampak; dan Pokja IV tentang penanganan dan penyelesaian kasus.

Dijelaskan Darmin, dari hasil paket kebijakan ekonomi ini, pemerintah telah meresmikan 28 Pusat Logistik Berikat (PLB) yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia. “Sehingga itu akan menolong kecepatan dan efisiensi logistik kita,”ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat perizinan menjadi tiga jam, mengusulkan pengembangan kawasan industri, menetapkan sistem pengupahan, mendorong kemudahan dan insentif Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Melakukan pembiayaan ekspor/KURBE, mendorong kemudahan berusaha bagi UMKM (EODB), mempersingkat proses insentif fiskal, agregator/konsolidator produk-produk ekspor UKM, dan revisi DNI melalui Perpres Nomor 44 tahun 2016.

“Ini semua tentu saja untuk menjadi pelumas. Sehingga ekonomi kita diharapkan bisa berjalan lebih efisien dan lebih cepat,” pungkas Darmin. (sak)

Bagikan artikel ini