2 Tahun Jokowi–JK, 1 Juta Lebih Sertifikasi

2 Tahun Jokowi–JK, 1 Juta Lebih Sertifikasi

Pemerintah meletakkan fondasi utama di tahun kedua pada percepatan pembangunan nasional. Sejumlah kementerian Kabinet Kerja melaporkan laporan kerja dalam press birefing ‘2 Tahun Kerja Nyata Pemerintahan Jokowi–JK’ di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (21/10) pagi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil dalam paparan mengemukakan, Kementerian ATR melakukan Program Refomasi Agraria 9 Juta Hektar yang menjadi salah satu program utama pemerintah.

Bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kepemilikian tanah, mencegah krisis ekologi, mengatasi konflik, mengurangi kemiskinan, dan menurunkan ketimpangan ekonomi di pedesaan.

Sofyan memaparkan, sepanjang tahun 2015-2016 program ini telah memperoleh luasan tanah 0,66 juta hektar atau 2,2 juta bidang.

Beberapa program capaian yang telah terlaksana antara lain program legalisasi aset melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) sebanyak 1.064.151 bidang tanah.

Program ini mempunyai impact yang sangat besar sekali bagi orang-orang kecil yang mendapatkan sertifikat.

“Kita ketahui bahwa tanah yang tidak bersertifikat dikatakan sebagai death asset tetapi begitu kita berikan sertifikat, tanah itu akan bisa dimanfaatkan, baik untuk aset permodalan dan lain-lain,” kata Sofyan.

Di beberapa tempat dimana PRONA telah berjalan baik, menurut Sofyan, terlihat tingkat akses terhadap perbankan meningkat di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapatkan sertifikat tanah.

Oleh sebab itu, untuk 2017 Kementerian ATR/BPN, lanjut Sofyan, akan mempercepat menjadi 5 juta bidang tanah, 2018 menjadi 7 juta, dan 2019 menjadi 9 juta bidang tanah.

“Targetnya kita akan mengeluarkan sertifikat sampai tahun 2019 insya Allah antara 23-25 juta sertifikat yang akan dikeluarkan,” jelas Sofyan seraya menyebutkan, kota Jakarta, Surabaya, dan Batam akan menjadi pilot project.

Diharapkan, 2025 seluruh tanah di Indonesia akan bersertifikat atau paling tidak terdaftar, sehingga bisa diketahui status, pemilik, dan luasannya.

Dengan demikian, kepastian hukum atas tanah akan meningkat, dan yang lebih penting dari sisi inklusi finansial masyarakat pemilik tanah bersertifikat bisa mengakses perbankan.

Kementerian ATR/BPN, lanjut Sofyan, juga akan mengejar kekurangan tenaga juru ukur menggunakan tenaga juru ukur swasta berlisensi.

Ia mengakui, kekurangan tenaga juru ukur menyebabkan terhambatnya proses penerbitan sertifikat dari Kementerian ATR/BPN. Untuk itu perlu ada berbaikan regulasi dengan membuat Kantor Jasa Sertifikasi Pengukuran Tanah.

Selain itu, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sepanjang tahun 2015 mencapai Rp 13,8 triliun dan hingga Oktober 2016 sebesar Rp 9,7 triliun.

Sementara, capaian Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi pemindahan hak atas tanah dan bangunan yang menjadi sumber pemasukan penerimaan negara hingga akhir September sebesar Rp 4,3 triliun dan Rp 4,5 triliun pada 2015.

“Di samping itu beberapa refromasi internal yang kita lakukan untuk memperbaiki mekanisme, untuk menjamin kepastian hukum, dan salah satu program yang sangat penting adalah kita harus memerangi mafia tanah,” tegas Sofyan.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan membuat tim saber mafia tanah. “Nanti akan kita presentasikan pada rapat kabinet untuk pembentukan tim saber mafia tanah,” ujarnya. (sak)

Bagikan artikel ini