Alokasi APBN Tak Boleh Diecer

Alokasi APBN Tak Boleh Diecer

Presiden Joko Widodo mengingatkan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya memiliki kontribusi kurang lebih sekitar 15% dari angka PDB (Product Domestic Bruto).

Oleh karena itu, Presiden meminta agar alokasi anggaran APBN betul-betul fokus dan diprioritaskan untuk hal-hal yang strategis.

“Kalau enggak strategis, enggak usah,” tegas Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna tentang Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif Tahun 2018, serta Prioritas Nasional Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/4) sore.

Presiden menjelaskan, setelah 3,5 tahun ini fokus di urusan yang berkaitan dengan infrastruktur, yang telah menghabiskan anggaran Rp300 triliun lebih, kelihatan sekali betapa masifnya pembangunan di bidang infrastruktur, baik berupa jalan, pelabuhan, jalan tol, jalur kereta api, airport, dan yang lain-lainnya.

Setelah tahapan besar yang pertama yaitu infrastruktur tersebut, Presiden Jokowi mengemukakan, pemerintah akan masuk tahapan besar yang kedua, yaitu investasi di bidang sumber daya manusia, yang tahun ini disiapkan programnya dan tahun depan betul-betul masuk ke dalam sebuah kegiatan besar.

“Sehingga titik alokasi anggaran APBN 2019 juga betul-betul mengarah ke sana, betul-betul nampak untuk mendukung, menopang peningkatan sumber daya manusia,” ujar Presiden.

Presiden menekankan, dirinya tidak ingin nanti hanya ada tambahan anggaran tetapi tidak kelihatan masif dan tidak kelihatan ada perubahan/pergeserannya. Untuk itu, ia menekankan, setiap kementerian harus betul-betul menyusun programnya.

Harus Menetas
Jokowi juga mengingatkan kembali, agar anggaran yang ada ini tidak diecer-ecer dan dibagi-bagi. Ia ingin fokus mengarah, kemudian hasilnya betul-betul bisa menetas.

“Saya berikan contoh misalnya, pameran, promosi. Pameran promosi itu anggarannya ada 17 kementerian, kalau itu dikumpulkan dalam suatu wadah, entah badan, entah di satu kementerian itu kita bisa menyelenggarakan pameran yang besar dan yang bagus-bagus sehingga membangun sebuah brand yang baik bagi negara ini,” ucap Presiden.

Kemudian yang berkaitan dengan Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan), penelitian, riset, menurut Jokowi, hampir di semua kementerian ada. Kalau dikumpulkan, menurut Presiden, anggarannya juga besar sekali mencapai Rp24,9 triliun. Kalau tidak dikumpulkan, tambah Presiden, tidak kelihatan namun begitu dikumpulkan akan kelihatan.

“Ini bisa didesain, ada strategi besarnya, yang mau diteliti apa, goal-nya nanti apa. Jadi jelas bukan hanya sekedar penelitian untuk peneliti. Ini saya kira anggaran-anggaran yang harus diprioritaskan dan fokus untuk hal-hal yang strategis,” tutur Jokowi.

Hilangkan Ego Sektoral
Pada bagian lain pengantarnya Jokowi mengatakan, untuk menggerakkan ekonomi di luar APBN agar bisa tumbuh secara lebih berkualitas, kuncinya ada di investasi dan ekspor.

Oleh sebab itu, Jokowi kembali menegaskan, agar setiap kementerian dan lembaga yang terkait dengan investasi dan ekspor untuk lebih fokus memperbaiki iklim berusaha dan meningkatkan daya saing.

“Saya nanti mau minta laporan setiap kementerian sudah berapa regulasi, peraturan, izin-izin yang sudah dipotong,” kata Presiden seraya menambahkan dirinya baru mendapatkan laporan dari dua menteri, yaitu Menteri ESDM dan Menteri Pertanian.

Presiden juga mengingatkan, bahwa koordinasi dan konsolidasi merupakan kunci dari semua hal yang ingin dikerjakan pemerintah. “Hilangkan ego sektoral, apalagi ego kementerian, ego kepala lembaga,” tegasnya.

Kebijakan ataupun program yang bersifat lintas kementerian dan lembaga maupun yang terkait dengan daerah, lanjut Presiden, harus dibicarakan dan dikoordinasikan bersama, sehingga keluar sebuah kebijakan yang sudah solid dan berguna bagi kemajuan bangsa dan negara.

Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan para menteri Kabinet Kerja. (sak)

Bagikan artikel ini