Anggaran Belanja APBN 2019 Rp 2.439 Triliun
EKONOMI BISNIS PERISTIWA

Anggaran Belanja APBN 2019 Rp 2.439 Triliun

Setelah menyampaikan pidato di depan Sidang Tahunan MPR-RI, yang kemudian disusul dengan penyampaian Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-73 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2018 di depan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2019, pada Rapat Paripurna DPR-RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (16/8) siang.

Presiden menjelaskan, RAPBN Tahun 2019 APBN tahun 2019 dirancang dengan tema “APBN untuk Mendukung Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia”.

“Tema tersebut diwujudkan melalui tiga strategi utama, yaitu mobilisasi pendapatan yang realistis dengan tetap menjaga iklim investasi, peningkatan kualitas belanja agar lebih produktif dan efektif melalui kebijakan value for money untuk mendukung program prioritas, serta mendorong efisiensi dan inovasi pembiayaan,” kata Jokowi.

Asumsi Dasar Perhitungan RAPBN tahun 2019, lanjut Presiden, diperkirakan masih akan sangat dinamis dan menantang. Pertumbuhan ekonomi akan didorong pada kisaran 5,3 persen, inflasi pada rentang 3,5 persen plus/minus 1 persen, nilai tukar Rupiah di kisaran Rp 14.400/dollar AS, harga minyak mentah Indonesia 70 dollar AS/barrel, dan Lifting minyak bumi diperkirakan mencapai rata-rata 750 ribu barel/hari, sementara lifting gas bumi diperkirakan rata-rata 1.250 ribu barel/hari.

Belanja negara pada RAPBN tahun 2019, menurut Presiden, mencapai Rp 2.439,7 triliun atau 15 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Jumlah tersebut, lanjut Presiden, 10 persen lebih tinggi dari perkiraan realisasi belanja negara di tahun 2018.

“Kualitas belanja negara akan semakin ditingkatkan dan fokus untuk memacu perekonomian dan menciptakan kesejahteraan rakyat yang makin merata dan adil,” ungkap Jokowi.

Untuk membiayai belanja negara itu, Presiden menjelaskan, pemerintah mengandalkan pendanaan pembangunan dari sumber-sumber penerimaan di dalam negeri, dengan peran penerimaan perpajakan yang semakin besar sebagai penyumbang utama pendapatan negara.

Pada 2019, menurut Presiden, Pendapatan Negara dan Hibah diperkirakan Rp 2.142,5 triliun yang meliputi penerimaan perpajakan Rp 1.781,0 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 361,1 triliun, dan Hibah sebesar Rp 0,4 triliun.

“Pendapatan Negara dan Hibah di tahun 2019 menunjukkan kenaikan 12,6 persen dari perkiraan di tahun 2018,” ujar Jokowi.

Defisit anggaran dan rasio utang terhadap PDB, menurut Presiden, akan tetap dikendalikan dalam batas aman, sesuai ketentuan UU No 17 Thn 2003 tentang Keuangan Negara.

Ia menyebutkan, pada tahun 2019, Pemerintah tetap mengambil kebijakan fiskal ekspansif yang terukur, dalam rangka mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Hal ini ditunjukkan dengan defisit APBN yang semakin kecil dari 2,59 persen terhadap PDB pada tahun 2015 menjadi sekitar 2,12 persen pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 akan diturunkan menjadi 1,84 persen,” tegas Presiden.

Adapun defisit keseimbangan primer yang pada tahun 2015 mencapai Rp 142,5 triliun, turun menjadi hanya Rp 64,8 triliun pada tahun 2018, dan terus diarahkan lebih rendah lagi menuju defisit Rp 21,7 triliun pada tahun 2019.

Selain penurunan defisit anggaran, untuk mengendalikan tambahan utang, menurut Presiden, Pemerintah juga melakukan pengurangan pembiayaan anggaran dalam tahun 2019 sebesar 5,4 persen.

“Langkah pengendalian ini konsisten dengan yang dilakukan di tahun 2018, yang juga mengurangi pembiayaan sekitar 14,3 persen,” ucap Presiden.

Dengan defisit APBN serta defisit keseimbangan primer yang makin kecil, peningkatan pendapatan yang realistis, belanja yang makin berkualitas dan tepat sasaran, serta pembiayaan yang prudent dan produktif, Presiden Jokowi berharap APBN dakan semakin sehat, adil, dan mandiri.

Gaji Pokok Naik 5 Persen
Jokowi juga mengemukakan, dalam beberapa tahun terakhir, berbagai langkah telah dilakukan Pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrasi melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Presiden menunjuk contoh seperti e-procurement, Satu Data dan Satu Peta, penguatan reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas layanan publik, di antaranya melalui Mal Pelayanan Publik.

“Upaya perbaikan birokrasi tersebut telah meningkatkan peringkat Government Effectiveness Index Indonesia, dari peringkat 103 pada tahun 2015 menjadi peringkat 86 pada tahun 2016 atau naik 17 peringkat,” katanya.

Menurut Presiden, Pemerintah juga melakukan percepatan pelaksanaan reformasi di 86 kementerian/lembaga untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, mudah, cepat, dan transparan, disertai penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Peningkatan kualitas dan motivasi birokrasi, lanjut Presiden, terus dilakukan agar aparatur negara makin profesional, bersih, dan terjaga kesejahteraannya.

“Untuk itu, selain melanjutkan kebijakan penggajian yang telah dilakukan tahun 2018, pada tahun 2019 Pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara, serta para pensiunan sebesar rata-rata 5 persen,” kata Presiden Jokowi yang disambut tepuk tangan panjang peserta Rapat Paripurna DPR itu.

Menutup pidatonya, Jokowi mengingatkan bahwa APBN adalah uang rakyat yang harus dijaga bersama dan dimanfaatkan secara bijak untuk kebutuhan rakyat di masa sekarang maupun untuk generasi masa depan. (sak)