Bappebti Cegah Money Laundering Perdagangan Berjangka

Bappebti Cegah Money Laundering Perdagangan Berjangka

Guna mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan (money laundering) ke dalam industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menetapkan peraturan tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka (Customer Due Diligence/CDD).

Perka Bappebti No 2 Thn 2016 tertanggal 18 Mei 2016 ini dibuat dengan mengadopsi rekomendasi dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), dikenal juga sebagai Rekomendasi 40+9 FATF. Rekomendasi tersebut menjadi acuan standar internasional dalam upaya Anti Pencucian Uang (APU) serta mendukung upaya Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

“Selama ini Bappebti telah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer), namun perlu disesuaikan dengan standar internasional yang lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme,” kata Kepala Bappebti Bachrul Chairi kepada media di Jakarta.

Bachrul menambahkan, peranan Pialang Berjangka menerapkan Program APU dan PPT yang optimal dan efektif diharapkan dapat mengurangi atau mencegah perdagangan berjangka sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Sebab produk, aktivitas, dan teknologi informasi di bidang perdagangan berjangka berkembang makin kompleks. Maka muncul kekhawatiran meningkatnya peluang produk perdagangan berjangka dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan.

Dengan ditetapkannya Perka Bappebti ini, Bachrul mengimbau seluruh pialang berjangka mengimplementasikan seluruh ketentuan dalam Perka. Pialang berjangka yang tidak patuh dapat dikenakan sanksi administratif. Jika tidak melaporkan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan (TKM), akan dikenakan sanksi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (sak)

Bagikan artikel ini