Baru 51 Juta Sertifikat Dipegang Rakyat

Baru 51 Juta Sertifikat Dipegang Rakyat

Presiden Joko Widodo mengemukakan, di seluruh Indonesia harusnya ada 126 juta sertifikat harus keluar dan dipegang oleh rakyat, tapi kenyataannya, sampai saat ini baru 51 juta rakyat yang pegang.

“Sebelumnya, setiap tahun pemerintah itu hanya mengeluarkan 500.000 sertifikat setiap tahun. Berarti butuh 150 tahun baru rampung sertifikat kalau diterus-teruskan,” kata Presiden Jokowi saat menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Provinsi Maluku, di Hatu, Kecamatan Lehitu Barat, Maluku Tengah, Maluku, Rabu (14/2) sore.

Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun ini harus keluar 7 juta harus keluar sertifikat di seluruh Indonesia.

“Tahun kemarin 5 juta sudah keluar. Tahun kemarin 5 juta, tahun ini 7 juta, tahun depan 9 juta. Ini harus diberikan kepada rakyat semua. Kalau tidak kita ramai terus. Ramai masalah sengketa lahan, sengketa tanah,” ujar Presiden.

Kenapa dirinya terus kejar-kejar Menteri ATR/Kepala BPN, menurut Presiden, karena setiap ke daerah, ke provinsi, ke desa, di Sumatra, di Kalimantan, di Sulawesi, sama saja keluhan yang masuk, yaitu masalah sengketa lahan, masalah sengketa tanah.

“Baik masyarakat dengan pemerintahan, ada masyarakat dengan perusahaan, ada masyarakat dengan BUMN, ada masyarakat dengan masyarakat, ada tetangga dengan tetangga, ada juga anak dengan bapak, bapak dengan anak. Karena apa? Belum pegang sertifikat,” ungkap Presiden.

Khusus di Provinsi Maluku, Jokowi menjelaskan, dari 2,6 juta bidang baru 14 persen yang tersertifikasi atau 44.550 bidang. “Ada sebanyak 4.500 penerima sertifikat, dengan rincian dari kota Ambon sebanyal 2.500 penerima dan 2.000 dari Maluku Tengah,” ujarnya.

Tolong Diberi Plastik
Sehari kemudian, Presiden melanjutkan kunungan ke Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Kamis (15/2) siang. Tepatnya di Lapangan Makkattang Daeng Sibali, untuk menyerahkan 3.850 sertifikat tanah kepada rakyat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Jokowi mengemukakan, dengan dipegangnya sertifikat tanah tersebut, maka warga kini bisa menjadi aman dan enak. “Kalau ada orang yang datang kemudian mengklaim ‘ini tanah saya’, maka sertifikat ini bisa menjadi tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki,” ujar Presiden.

Untuk itu, Jokowi menitipkan pesan kepada warga yang menerima sertifikat tanah agar segera diberi plastik. Sehingga kalau gentingnya bocor, sertifikatnya tidak rusak. “Yang kedua, difotokopi, jadi kalau yang asli hilang, yang fotokopi bisa dipakai untuk ke kantor BPN minta pengganti yang asli, biar mudah nyarinya,” tuturnya.

Sementara kalau sertifikatnya disekolahkan di bank, dipakai untuk jaminan ke bank, Presiden mempersilakan. Tapi ia minta agar dihitung dulu, dikalkulasi dulu, bisa mengangsur enggak, bisa mencicil setiap bulan enggak.

“Kalau dapat pinjaman, gunakan semuanya untuk modal kerja, untuk modal investasi, jangan dipakai untuk apa-apa dulu,” pesan Jokowi. (sak)

Bagikan artikel ini