Batal Dipangkas, Layanan e-KTP Tidak Terganggu

Batal Dipangkas, Layanan e-KTP Tidak Terganggu

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan batal memangkas anggaran kebutuhan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Karena itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan KTP Elektronik itu tidak akan terganggu.

“Dengan begitu (batal dipangkas), sekarang bisa langsung tender. Jadi bisa cetak 20 juta lebih KTP Elektronik sehingga bisa memenuhi jumlah kebutuhan blanko KTP untuk masyarakat yang juga mencapai 20 jutaan itu,” kata Tjahjo kepada wartawan usai menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/10) pagi.

Mendagri berterima kasih kepada Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang memutuskan membatalkan pemangkasan anggaran KTP Elektronik itu. Kini, lanjut Tjahjo, Kemendagri hanya perlu fokus bagaimana memenuhi target untuk menyempurnakan data kependudukan masyarakat.

Ia menjelaskan, pertengahan tahun depan akan mulai tahapan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) secara serentak. Karenanya, diperlukan pemuktahiran data kependudukan secara menyeluruh sebagai basis daftar pemilih.

Mendagri juga mengingatkan, bahwa pada 2017 mendatang akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 101 daerah. Karena itu, lanjut Tjahjo, pihaknya saat ini akan mengoptimalkan pelaksanaan hajatan besar di tingkat provinsi dan kabupaten/kota itu.

Untuk data kependudukannya berdasarkan e-KTP, menurut Mendagri, harus sudah dimaksimalkan. Paling tidak, warga harus merekam terlebih dahulu meski belum dapat fisik KTP. Karena kalau belum melakukan perekaman maka warga yang memiliki hak pilih tidak bisa lagi menggunakan haknya.

“Kalau ada warga yang punya hak pilih belum merekam datanya, ya jangan salahkan kami. Kami sudah kasih kelonggaran, meski belum dapat KTP Elektronik, mereka akan dapat kartu keterangan untuk memilih. Namun mereka harus melakukan perekaman terlebih dahulu. Hak pilih mereka sudah kita jamin dengan surat keterangan tersebut,” tegas Tjahjo.

Menanggapi masalah kasus hukum e-KTP di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum lama ini menetapkan tersangka baru, pejabat eselon I di tingkat Kemendagri, Mendagri meyakinkan bahwa masalah tersebut tak akan sampai menganggu proses pelayanan e-KTP di masyarakat.

“Untung Menkeu bijaksana, ini menyangkut pelayanan umum dan target pemilu, maka beliau kabulkan agar anggaran Dukcapil untuk KTP Elektronik Rp 400 miliar ini tidak dipotong. Ini untuk keperluan cetak KTP dan mobilisasi para petugas melakukan pelayanan ke masyarakat,” ujar Tjahjo.

Sedangkan para pejabat yang diduga terjerat kasus hukum, Tjahjo masih menunggu surat resmi KPK. Nantinya dengan surat tersebut menjadi dasar Mendagri mengambil kebijakan baru, misalnya mempercepat masa pensiun bagi terduga kasus ini. Tujuannya supaya yang bersangkutan fokus hadapi masalah hukumnya. (sak)

Bagikan artikel ini