Hilangnya disparitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kini telah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) di Indonesia.
Sejak diresmikan oleh Pemerintah tahun 2017 lalu, program BBM Satu diperkirakan telah menjangkau kurang lebih 272.158 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar merata di seluruh pelosok Indonesia.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), tercatat hingga 9 September 2018 sebanyak 82 titik BBM Satu Harga telah beroperasi. Angka ini sudah bertambah 25 titik dari realisasi 57 titik penyalur BBM Satu Harga pada tahun 2017.
Kepala BPH Migas Fansurullah Asa melaporkan, pada awal September telah beroperasi 4 (empat) penyalur atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, Kec. Lalan, Kab. Musi Bayuasin, Sumatera Selatan serta dua distrik di Papua, yaitu Distrik Wamena dan Tolikara.
Dengan beroperasinya keempat lembaga penyalur tersebut, total diperkirakan sebanyak 272.158 Kepala Keluarga (KK) telah mendapat manfaat dari program BBM Satu Harga ini.
Data ini diasumsikan satu lembaga penyalur pada satu kecamatan dapat menjangkau penduduk yang diwakili per KK. Data jumlah KK sendiri bersumber pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS), data kependudukan Kementerian Dalam Negeri dan pendekatan asumsi jumlah penduduk.
Secara detil ke-25 titik yang sudah terealisasi oleh Pemerintah melalui PT Pertamina dan PT AKR Corporindo tahun 2018, antara lain di Kec. Simanggaris, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara. Kec. Liang, Kab. Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Kec. Banggai Tengah, Kab. Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Distrik Pirime, Kab. Lanny Jaya, Papua. Kec. Wawoni Barat, Kab. Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara. Kec. Tagulandang, Kab. Kep. Sitaro, Sulawesi Utara.
Lalu di Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Papua. Kec. Gido, Kab. Nias, Sumatera Utara. Kec. Miangas, Kab. Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Kep. Sula, Maluku Utara. Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Kalimantan Tengah. Kec. Sungai Boh, Kab. Malinau, Kalimantan Utara. Kec. Sabu, Kab. Sabu Raijua, NTT. Kec. Bintuni, Kab. Teluk Bintuni, Papua Barat. Kec. Katingan Kuala, Kab. Katingan Hulu, Kalimantan Tengah. Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur.
Juga di Kec. Essang, Kab. Kep. Talaud, Sulawesi Utara. Kec. Nanusa, Kab. Kep. Talaud, Sulawesi Utara. Kec. Bawolato, Nias Induk, Sumatra Utara. Kec. Tolingula, Kab. Gorontalo Utara, Gorontalo. Kec. Lalan, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Distrik Wamena, Kab. Jayawijaya, Papua. Distrik Bokondini, Kab. Tolikara, Papua. Kec. Way Tenong, Kab. Lampung Barat, Lampung. Kec. Air Besar, Kab. Landak, Kalimantan Barat
Di tempat terpisah, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi menegaskan komitmen Pemerintah dalam menjalankan program BBM Satu Harga.
“Meski keberadaan lokasi BBM Satu Harga yang masih minim infrastruktur, kami optimis tambahan sebanyak 73 lembaga penyalur pada tahun ini akan tercapai,” kata Agung di Jakarta, Jumat (14/9).
Agung tak lupa mengapresiasi usaha Pertamina dan Badan Usaha swasta yang mampu menjalankan program BBM Satu Harga meski dengan kondisi geografis dan infrastruktur yang cukup sulit.
“Terima kasih banyak kepada badan usaha yang sudah susah payah menjadi bagian dari Pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” puji Agung. (sak)
