Cukai Rokok 2017 Naik 10–13,4 Persen

Cukai Rokok 2017 Naik 10–13,4 Persen

Setelah menjadi perbincangan publik dua bulan terakhir, pemerintah melalui Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengumumkan besarnya tarif cukai rokok untuk tahun 2017. Kenaikan cukai ini tertuang dalam Permenkeu No: 147 /PMK.010/2016.

Kenaikan tarif tertinggi 13,46 persen untuk jenis hasil tembakau Sigaret Putih Mesin (SPM) dan terendah 0 persen untuk hasil tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) golongan IIIB, dengan kenaikan rata-rata tertimbang 10,54 persen.

“Selain kenaikan tarif, juga kenaikan harga jual eceran (HJE) dengan rata-rata 12,26 persen,” kata Sri Mulyani saat mengumumkan besarnya tarif cukai untuk tahun 2017 di Kantor Pusat Bea Cukai, Jumat (30/09).

Menurut Menkeu, kenaikan tarif cukai rokok sudah dibicarakan dengan berbagai stakeholder, baik pihak yang peduli kesehatan dan lapangan pekerjaan, petani tembakau, maupun asosiasi pengusaha rokok. Selain itu juga dilakukan pertemuandan diskusi dengan pemerintah daerah, yayasan dan universitas.

“Dari pertemuan dan diskusi yang diselenggarakan, ditarik kesimpulan bahwa kenaikan cukai merupakan langkah yang harus ditempuh dalam rangka pengendalian konsumsi dan produksi,” jelas Sri Mulyani.

Ditambahkan bahwa kenaikan tersebut harus berimbang, sehingga tidak berdampak negatif terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan dan kesempatan hidup bagi industri kecil.

Menkeu juga menambahkan, dalam rangka pengamanan bidang cukai, pemerintah tahun ini meningkatkan pengawasan khususnya terkait peredaran mesin pembuat rokok. Hal ini sejalan data intelijen dan hasil survei bahwa pelanggaran paling besar adalah rokok sigaret kretek mesin (SKM).

Untuk menjamin efektivitas dan juga menghasilkan outcome yang diharapkan, menurut Menkeu, Bea Cukai akan melakukan pendataan mesin pembuat rokok bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan instansi lainnya.

“Kami berharap hal ini dapat berkorelasi positif dengan penerimaan dari sektor cukai. Di tahun 2017, ditargetkan penerimaan cukai sebesar Rp 149,8 triliun, yang merupakan 10,01 persen total penerimaan perpajakan. Walaupun ada sedikit penurunan, namun kontribusinya masih cukup signifikan,” kata Sri Mulyani.

Rugikan Kesehatan
Sebelumnya Sri Mulyani mengemukakan, pemerintah menyadari rokok merugikan kesehatan masyarakat sehingga harus dibatasi. Hal ini sejalan dengan prinsip pengenaan cukai yaitu untuk mengendalikan konsumsi dan mengawasi peredaran.

Selain aspek kesehatan, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek lain yaitu tenaga kerja, peredaran rokok ilegal, petani tembakau dan penerimaan negara. “Oleh karena itu, seluruh aspek perlu dipertimbangkan secara komprehensif dan berimbang dalam pengambilan kebijakan berkaitan harga dan cukai rokok,” ujarnya.

Ia menyebutkan, untuk kepentingan kesehatan, Kementerian Keuangan melalui Ditjen Bea dan Cukai dalam 10 tahun terakhir telah mengurangi jumlah pabrik rokok dari 4.669 pabrik menjadi 754 pabrik di tahun 2016.

Tidak hanya itu, pertumbuhan produksi Hasil Tembakau pun, menurut Menkeu, telah dikendalikan, sehingga selama 10 tahun terakhir menunjukkan tren yang negatif yaitu sebesar -0,28 persen, dimana saat yang bersamaan jumlah penduduk Indonesia tumbuh 1,4 persen.

“Hal ini membuktikan bahwa secara riil pemerintah dapat menekan konsumsi rokok secara cukup signifikan,” tegas Sri Mulyani.

Berbicara soal penerimaan negara, Sri Mulyani mengungkapkan kontribusi cukai terhadap APBN hingga kini berada pada kisaran 10-12 persen. Untuk 2014 kontribusi cukai terhadap APBN 12,29 persen, 2015 11,68 persen dan 2016 11,72 persen.

“Walau berkontribusi cukup besar, namun angka dan peranannya menunjukkan penurunan yang berarti,” jelas Sri Mulyani.

Selain mengumumkan besaran tarif cukai 2017, Sri Mulyani yang didampingi Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi juga menggelar menyampaikan hasil penindakan di bidang cukai.

Penindakan yang dilaksanakan di Jakarta dan Klaten Jateng tersebut, menurut Sri Mulyani, menghasilkan tangkapan berupa rokok ilegal 11.266.600 batang dan satu buah mesin pembuat rokok merek Shenzen berkapasitas 1.500 batang rokok per menit.

“Hal yang menjadi atensi kita bersama ialah rokok ilegal sangat membahayakan kesehatan dan ketersediaan lapangan pekerjaan, karena mempengaruhi jumlah produksi rokok legal,” ungkap Sri Mulyani.

Ia menjelaskan pemerintah harus memberi ruang pengusaha tembakau lokal menjual produknya pada industri rokok, sambil juga menyusun langkah agar petani tembakau dan pihak terkait beralih pada industri lain.

Untuk itu, lanjut Menkeu, pemerintah akan menyusun tata niaga impor tembakau. Selain itu pemerintah merancang kebijakan terkait industri rokok agar dapat mengalihkan dari pasar domestik ke pasar internasional, melalui kebijakan pemberian fasilitas dalam bentuk kawasan berikat atau fasilitas lainnya. (sak)

Bagikan artikel ini