Daerah di Jatim Ditarget Raih WTP

Daerah di Jatim Ditarget Raih WTP

Saat acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dari Novian Herodwijanto kepada Harry Purwaka, Gubernur Jawa Timur H Soekarwo menargetkan 38 pemerintah kabupaten /kota meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2019.

“Pada tahun ini (2018), berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2017 sebanyal 36 pemerintah/kabupaten kota sudah meraih meraih WTP. Oleh sebab itu, sisanya diharapkan pada tahun 2019 nanti bisa meraih WTP juga,” kata H Soekarwo di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur Jl. Raya Juanda, Sidoarjo, Rabu (12/9).

Menurut Gubernur, raihan WTP tidak lepas dari sinergi dari Jawa Timur dan BPK. Pemprov Jawa Timur tunduk terhadap system akuntasi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 yang mengatur tentang fungsi BPK yaitu fungsi auditor harus sangat netral yakni memberikan appraisal terhadap keuangan negara.

“Oleh karena itu Pemprov Jawa Timur dan Pemkab/Kota dalam mengelola keuangan harus tunduk terhadap sistem akuntasi pemerintahan. Dimana dalam setiap tahunnya pengelolaan keuangan tersebut diperiksa oleh BPK. Berkat hal tersebut, raihan WTP bisa diraih kab/ko,” kata Gubernur Jatim.

Ditambahkan Soekarwo, ada kendala dalam sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemprov Jatim, dimana sebagian besar tenaga ASN sebagian besar berdasarkan PP 45. Selain itu juga sebagian besar honorer masuk berlatar belakang sosial politik dan hukum.

Agar tercipta sistem akuntansi yang baik dilingkungan pemerintah harus dilakukan diklat terhadap sistem akuntansi pemerintahan. “Mereka harus memiliki sertifikat akuntansi. Hal tersebut juga menunjang semua kabupaten kota meraih WTP,” tambahnya.

Pada acara tersebut, Gubernur juga menjelaskan belum semua asset milik pemerintah, sertifikatnya belum terdaftar. Agar semua proses berjalan, sudah ada kesepakatan antara Pemprov Jawa Timur dengan BPK yaitu semua syarat administrasi yang sudah lengkap dimasukkan ke BPM.

“Apabila menunggu sertifikat akan butuh waktu lama. Hal ini menjadi satu kebijakan yang sangat baik karena mengedepankan asas manfaat bukan hanya kepastian hukum,” paparnya (jnr)

Bagikan artikel ini