Pertumbuhan nilai ekspor produk kelautan dan perikanan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Berdasarkan data BPS yang diolah Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP), pada periode Januari – November 2016-2017, nilai ekspor produk perikanan naik 8,12% dari 3,78 miliar USD pada 2016 menjadi 4,09 miliar USD pada 2017.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, KKP akan terus mengupayakan peningkatan produksi dan ekspor produk perikanan Indonesia. “Untuk mewujudkannya, penegakan hukum dalam melawan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing harus tetap digalakan,” tegas Menteri Susi dalam konferensi pers di kantor KKP, pekan lalu.
Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Nilanto Perbowo menambahkan terkait kenaikan neraca perdagangan yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,42% dari 3,403 miliar USD pada 2016 menjadi 3,655 miliar USD pada 2017.
Sementara itu, untuk nilai neraca perdagangan perikanan Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun dari 2012-2016 naik sebesar 2.31% per tahun. Angka ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan negara-negara pesaing seperti Tiongkok (+0.60%), Vietnam (-21.39%), Filipina (-6.75%), dan Thailand (-15.14%) dalam periode yang sama.
Pada periode Januari – November 2016-2017 berbagai komoditas kelautan dan perikanan mengalami peningkatan nilai ekspor, di antaranya udang mengalami kenaikan 0,53%, tuna tongkol cakalang (TTC) naik 18,57%, rajungan & kepiting (RK) naik 29,46%, cumi sotong gurita (CSG) naik16,54%, dan rumput laut (RL) naik 23,35%, sedangkan komoditas lainnya naik 3,61%.
Pada periode yang sama, nilai ekspor produk kelautan dan perikanan ke negara tujuan utama juga menunjukkan peningkatan. Nilai ekspor ke Amerika Serikat naik 12,82%, Jepang naik 8,31%, ASEAN naik 3,42%, Tiongkok naik 11,28%, Uni Eropa naik 9,38%, dan lainnya turun 1,76%.
Peningkatan nilai produksi ini diakui Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto ikut berpengaruh pada peningkatan pendapatan pajak dari sektor perikanan.
“Pendapatan pajak bersih dari sektor perikanan meningkat dari Rp 734 miliar di tahun 2014, menjadi Rp 1,082 triliun di tahun 2017 atau meningkat sebesar 47,41%. PNBP (red-Pendapatan Negara Bukan Pajak) sumber daya perikanan naik dari Rp 214,44 miliar di tahun 2014 menjadi Rp 490,23 miliar di tahun 2017, naik 129% atau tertinggi dalam 5 tahun terakhir,” pungkasnya.
Menteri Susi menginginkan, meningkatnya produksi perikanan juga dapat meningkatkan konsumsi ikan dalam negeri sebagai indikator kinerja dan bagian penting untuk ketahanan pangan, terutama sebagai sumber protein.
“Konsumsi dalam negeri meningkat tanpa ada peningkatan signifikan volume impor. Tren volume impor ikan Indonesia dari Januari – November 2012-2017 meningkat sebesar 1.61%. Sementara itu, konsumsi ikan per tahun dari tahun 2012 meningkat dari 33,89 kg per kapita per tahun menjadi 43,94 kg per kapita per tahun 2016 atau naik 29,65 %. Bila dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia 259,37 juta orang, dengan asumsi harga rata-rata ikan 1 USD per kg, nilai yang diciptakan dari pasar ikan dalam negeri adalah 9,37 miliar USD,” tandas Menteri Susi. (sak)
