Gaji Ke-13 Pemkot Surabaya Cair

Gaji Ke-13 Pemkot Surabaya Cair

Setelah tertunda hampir lima bulan, gaji ke-13 ASN Pemkot Surabaya cair. Proses pencairan itu bergantung pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Jika sudah diajukan maka dipastikan cair ke rekening masing-masing ASN. Biasanya kalau seperti gaji bulanan, proses pencairannya satu sampai dua hari,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya Yusron Sumartono saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya.

Menurut Yusron, gaji ke-13 yang nanti dicairkan adalah gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat, tidak termasuk tunjangan kinerja.

Sedangkan ASN atau PNS di Pemkot Surabaya sekitar 14 ribu, termasuk anggota dewan. “Jadi, anggarannya kurang lebih sekitar Rp 58 miliar,” kata dia.

Yusron juga memastikan, pencairan gaji ke-13 pada bulan ini tidak menyalahi aturan. Sebab, hal itu juga mengacu pada peraturan atau undang-undang.

Pertama, mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP No 10 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiunan atau Tunjangan Ketigabelas pada ASN.

Dalam PP tersebut, pasal 4 ayat 2 bahwa dalam hal pemberian penghasilan ketigabelas sebagaimana dimaksud, apabila belum dapat dibayarkan, pembayarannya dapat dilakukan pada bulan berikutnya.

Penjelasan umumnya menyebutkan pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketigabelas diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, sehingga kebijakan besaran gaji, pensiun atau tunjangan, diberikan secara proporsional berdasarkan penghasilan setiap bulan.

Selain itu ada Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 52/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji ASN.

Pasal 16 ayat 3 menjelaskan bahwa dalam hal pemberian gaji atau tunjangan ketigabelas belum dapat dibayarkan pada bulan yang ditentukan (Juli), maka pembayarannya dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Ada pula SE Mendagri No 903/3387/SJ tentang Pemberian THR dan Gaji Ketigabelas yang Bersumber dari APBD. Di nomor 8 dijelaskan bahwa pengelolaan anggaran THR dan gaji ketiga belas tahun 2018 tersebut dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

“Dari beberapa peraturan ini, ada dua poin yang perlu saya sampaikan. Pertama, pencairan gaji ketigabelas itu bisa dibayarkan pada bulan-bulan berikutnya, tidak harus pada Juli kemarin. Selain itu, harus juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.

Sedangkan pada Juli lalu, PAD Pemkot Surabaya belum terpenuhi. Makanya, pemkot menunggu sampai pendapatan stabil, apalagi saat itu ada kejadian bom dan dolar naik, dampaknya daya beli masyarakat menurun, sehingga PAD juga turun dan tidak terpenuhi.

“Jadi, Pemkot Surabaya bukan tidak membayar gaji ke-13, cuma kami menunggu waktu yang tepat dan keuangan stabil untuk dicairkan,” ujarnya.

Karena kondisinya seperti itu, maka pemkot menunggu PAK untuk merealisasikan gaji ke-13 ini. Setelah PAK digedok, tidak lantas bisa mencairkan, karena masih ada proses yang harus dilalui. “Nah, kemarin proses-proses itu sudah selesai, tinggal sekarang proses pencairannya,” imbuhnya.

Yusron memastikan proses pencairan gaji ke-13 bukan karena ada desakan dari beberapa pihak, melainkan karena mematuhi peraturan yang diharuskan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan diperbolehkan dibayar pada bulan-bulan berikutnya. “Saat ini lah kemampuan keuangan daerah sudah stabil,” pungkasnya. (ita)

Bagikan artikel ini