Jatim Finalis UNPSA 2018 di Maroko

Jatim Finalis UNPSA 2018 di Maroko

Gubernur Jatim menerima penghargaan sebagai finalis dalam United Nations of Public Service Awards (UNPSA) 2018, yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, akhir pekan lalu.

Penyerahaan penghargaan dilakukan Dubes RI Kerajaan Maroko merangkap Republik Islam Mauritania, ED Syarief Syamsuri dan diterima Asisten Administrasi Umum Setdaprov Jatim, di rangkaian kegiatan peringatan hari pelayanan publik internasional 2018 di Marrakesh, Maroko.

Dubes ED Syarief Syamsuri menyampaikan apresiasinya kepada Pemprov Jatim yang telah menjadi finalis dalam acara ini. “Saya bangga terhadap prestasi Jatim dan memberikan dukungan bagi delegasi Indonesia yang hadir pada acara UNPSA 2018 ini,” ujarnya.

Sedangkan Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB Prof Dr Diah Natalisa mengatakan inovasi publik tahun 2018 yang diserahkan Indonesia kepada UNPSA sebanyak 21 buah. Dari jumlah tsb, mengantarkan dua buah layanan publik, yakni dari Jatim dan Kab Bintuni sebagai finalisnya.

“Terimakasih kepada Jatim yang telah menjadi role model pelayanan publik nasional, dan sekaligus membantu penyusunan kebijakan-kebijakan publik selama ini,” ujarnya sambil menjelaskan pada tahun 2018 sendiri, Kemenpan RB telah menetapkan 99 buah inovasi terbaik di Indonesia.

Penghargaan ini diberikan atas inovasi pelayanan publik yang dilakukan Pemprov Jatim dalam penanggulangan kemiskinan melalui program “Jalin Matra” atau jalan lain menuju mandiri dan sejahtera. Pemprov Jatim menggagasnya sebagai solusi atas banyaknya perempuan miskin yang menjadi kepala rumah tangga.

Program inovatif ini secara khusus dan inklusif menangani kemiskinan perempuan, berdasarkan data terpadu by name by address dan out of the box. Program ini masuk dalam kategori pelayanan publik responsif gender untuk mencapai tujuan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal’s/SDG’s.

Peringatan hari pelayanan publik internasional tahun 2018 di Maroko mengambil tema “Mentransformasi Pemerintahan Untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”.

Peringatan dikemas dalam bentuk forum pertemuan ini menjadi ajang para penentu kebijakan unsur pemerintahan untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan forum antara lain sesi pleno, lokakarya paralel, serta dialog para menteri dan pejabat yang menangani pelayanan publik dari berbagai negara. (ita)

Bagikan artikel ini