Jatim Punya Pergub Pemberantasan Pungli

Jatim Punya Pergub Pemberantasan Pungli

Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo menyambut keinginan Presiden Joko Widodo memberantas pungutan liar (Pungli) dengan menerbitkan Peraturan Gubernur No: 188/592/KPTS/013/2016 tentang Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Pungli.

Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim mengatakan, melalui Pergub tersebut, pihaknya juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Pemberantasan Pungli yang diketuai Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf.

Tugas satgas ini diantaranya melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan institusi terkait, melakukan sosialisasi bersama-sama kabupaten/kota dalam rangka mengantisipasi terjadinya pungli di lingkungan Pemda di Jatim.

Juga menindaklanjuti segala laporan informasi dari masyarakat terkait adanya indikasi pungli, melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan, pengawasan dan pengendalian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pungli di wilayah kerja Pemprov Jatim, melakukan pemeriksaan awal atas pengaduan masyarakat, menindak tegas terhadap pejabat atau aparatur yang terbukti melakukan pungli.

Serta membentuk sekretarait dan pelaksana lapangan sesuai kebutuhan, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Jatim dan Kemendagri RI serta KemenPAN RB. “Inilah bentuk keseriusan kami dalam mencegah dan memberantas pungli di Jatim” kata Pakde Karwo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/10).

Selain mengeluarkan Pergub dan membentuk Satgas Pencegahan Pungli, Pakde Karwo juga mempunyai strategi khusus untuk melakukan pemberantasan pungli di daerahnya. Yakni menggunakan teknologi informasi (TI) di setiap sektor pelayanan publik, khususnya yang berpotensi menimbulkan pugli.

Ia mencontohkan, salah satu layanan Pemprov Jatim yang sudah menerapkan teknologi informasi adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Dengan TI, pembayaran pajak bisa dilakukan melalui banyak tempat seperti bank, kantor pos, bahkan mesin ATM.

Dengan begitu, tidak akan timbul antrean yang berpotensi menghadirkan pungli. Menurut Pakde Karwo, pungli saat ini sulit diberantas karena selama bertahun-tahun dibiarkan sehingga dianggap lazim di masyarakat. Karena itu, pihaknya menggunakan TI sebagai salah satu solusi mencegah pungli.

“Pungli bisa terjadi karena orangnya belum diganti teknologi. Kalau orang ketemu orang, potensi pungli itu pasti ada. Untuk itu, pemerintah harus melakukan terobosan dengan memanfaatkan teknologi. “Mengubah mental sulit, ya mengubah teknologinya saja,” kata dia. (sak)

Bagikan artikel ini