Jawaban Jokowi Soal Surat Khofifah

Jawaban Jokowi Soal Surat Khofifah

Presiden Joko Widodo mengaku sudah menerima surat yang diajukan oleh Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa terkait keinginannya untuk maju sebagai Calon Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Jawa Timur tahun 2018 nanti.

“Suratnya kemarin sudah sampai ke meja saya. Sudah saya baca, tapi mungkin kalau enggak hari ini atau besok saya undang untuk ketemu,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menjadi Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Ulang Tahun ke-46 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), di lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (29/11) pagi.

Mengenai rencana pertemuannya dengan Khofifah itu, Presiden tidak menjawab langsung pertanyaan mengenai kemungkinan membahas penggantian Menteri Sosial. Ia beralasan karena belum ketemu, sehingga tidak bisa menyampaikan. “Kalau sudah ketemu, besok ngomong baru saya sampaikan,” ujar Presiden.

Demikian pula mengenai kemungkinan apakah Khofifah harus melepaskan jabatannya sebagai Mensos karena akan maju sebagai Calon Gubernur Jatim berpasangan dengan Emil Dardak, Presiden tidak menjawab langsung. “Ketemu dulu, suratnya ada, ketemu, berbicara, baru saya bisa memutuskan, bisa ngomong,” kata Presiden.

Perihal mengenai surat Khofifah sendiri, menurut Presiden, yaitu izin untuk mengikuti Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Jatim.

Airlangga Hartarto
Beralih ke masalah pencalonan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang dijagokan untuk menjadi pengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa itu urusannya Partai Golkar. “Urusannya internal Partai Golkar,” tegasnya.

Soal apakah Airlangga sudah mendapatkan restu darinya, Presiden mengatakan, bahwa sebagai menteri yang memiliki keinginan tentunya menyampaikan.

Namun apakah boleh Airlangga kelak merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Perindustrian, Presiden Jokowi mempertanyakan, yang mau merangkap itu siapa.

Presiden menegaskan, bahwa masalah calon Ketua Umum Partai Golkar adalah urusan internal Golkar. “Ini urusan internal partai Golkar saja belum rampung kok ngerangkap,” ujarnya. (sak)

Bagikan artikel ini