Jokowi Minta Hapus 3.000 Perda Bermasalah

Jokowi Minta Hapus 3.000 Perda Bermasalah

Presiden Joko Widodo meminta Mendagri agar selambat-lambatnya Juli mendatang bisa menghapus 3.000 Peraturan Daerah di seluruh Indonesia yang bermasalah.

“Tidak usah pakai dikaji, tidak usah karena tahun lalu saya suruh mengkaji, satu bulannya dapat 7. Kalau 3.000 butuh berapa tahun kita habis waktu kita? Sudah enggak usah pakai kaji-kajian langsung dihapuskan,” kata Presiden Jokowi pada pembukaan Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Bantul, DIY, Senin (23/5) lalu.

Menurut Presiden, kita sekarang mempunyai 42 ribu aturan regulasi, baik yang ada di Undang-Undang, di Peraturan Presiden (Perpres), di Peraturan Pemerintah (PP), di Peraturan Menteri (Permen), dan juga di Perda. Yang harus kita perbuat saat ini dengan persoalan-persoalan seperti ini adalah berpikir sederhana.

“Seperti inilah yang harus kita potong secepat-cepatnya. Dipotong, dibuang, disederhanakan sehingga semuanya menjadi cepat karena kita berkompetisi, kita bersaing dengan negara lain yang mempunyai kecepatan yang sudah mendahului kita,” tutur Jokowi seraya menekankan, kalau kita ingin mendahului, maka hal seperti ini yang harus diperhatikan.

Terhadap 42.000 peraturan itu, Presiden minta juga lihat-lihat. Ia menegaskan, kalau kira-kira menambah ruwet, menambah panjang, merepotkan, menambah panjang masalah, agar dipilih dihapus.

“Kalau undang-undang dikumpulkan semuanya lalu direvisi, tidak menerbitkan undang-undang yang baru tapi ini direvisi sehingga mempercepat laju pembangunan kita,” terang Jokowi.

Dalam acara yang diikuti sekitar 500 peserta itu, Jokowi mengemukakan, ada tiga hal yang harus dilakukan kalau ingin mengejar negara lain. Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur. Kedua deregulasi besar-besaran, dan ketiga pembangunan sumber daya manusia. “Fokus konsentrasi ada di sana,” tuturnya. (sak/foto biro pers-setpres)

Bagikan artikel ini