Jokowi Minta Harga Gas Ditekan

Jokowi Minta Harga Gas Ditekan

Presiden Joko Widodo menilai, harga gas bumi di Indonesia sangat tinggi, sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang lain, terutama ASEAN.

Harga gas di Indonesia tertinggi mencapai 9,5 dollar USD/mmbtu. Itupun masih ada juga yang harganya 11 dan 12 dollar USD/mmbtu. Sementara harga di Vietnam hanya 7 dollar USD, Malaysia 4 dollar USD, dan Singapura 4 dollar USD.

Padahal, lanjut Presiden, negara kita mempunyai potensi cadangan migas, cadangan gas bumi yang cukup banyak, sangat banyak. Dan sebaliknya negara-negara tersebut baik Vietnam, Malaysia, Singapura ini dapat dikategorikan mengimpor gas bumi.

Oleh sebab itu, Presiden meminta agar hal ini perlu segera dibenahi karena implikasinya sangat besar pada kemampuan daya saing industri kita terutama industri keramik, industri tekstil, industri petrokimia, industri pupuk, industri baja yang sangat banyak menggunakan gas.

“Jangan sampai produk industri kita kalah bersaing hanya gara-gara masalah harga gas kita yang terlalu mahal,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai Kebijakan Penetapan Harga Gas Untuk Industri, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/10) siang.

Jokowi meminta dilakukan langkah-langkah yang konkret agar harga gas kita lebih kompetitif. “Saya kemarin hitung-hitungan, hitung-hitungan, ketemunya saya kira antara 5–6 dollar USD/mmbtu nanti. Kalau enggak angkanya itu enggak usah dihitung saja. Syukur dibawah itu,” tegas Jokowi.

Untuk itu, Jokowi memerintahkan dilakukannya penyederhanaan dan pemangkasan rantai pasok sehingga lebih efisien. Ia juga minta agar diperhatikan dan dijaga juga, dikalkulasi, ini terkait dengan iklim investasi di sektor gas bumi kita.

“Harga gas harus tetap menarik investor untuk investasi di sektor hulu serta mendukung pembangunan infrastruktur transmisi dan distribusi. Pertimbangkan pula aspek keberlanjutan di semua sisi, baik sisi investasi maupun sisi memperkuat daya saing industri kita,” tutur Jokowi.

Rapat terbatas dihadiri antara lain Wapres Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman/Plt Menteri ESDM Luhut B Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Soemarno, Mendag Enggartiasto Lukito dan Menperin Airlangga Hartarto. (sak)

Bagikan artikel ini