Jokowi Minta Perombakan Bidang Pendidikan

Jokowi Minta Perombakan Bidang Pendidikan

Presiden Joko Widodo mengemukakan, anggaran pendidikan dan kesehatan dari tahun ke tahun semakin meningkat dan semakin besar. Maka harus ada perombakan besar-besaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Dengan anggaran yang makin besar, menurut Presiden, mestinya kita harus fokus pada upaya membuat belanja pendidikan dan kesehatan betul-betul efektif dan bisa tepat sasaran. Jangan sampai anggaran sudah semakin meningkat tapi hasilnya tidak maksimal atau belum maksimal.

Presiden meminta alokasi dana pendidikan betul-betul digunakan secara efektif untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Ia menekankan agar akses siswa, terutama siswa miskin betul-betul memperoleh pendidikan dan menjadikan ini sebuah prioritas.

“Untuk itu, saya minta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menuntaskan distribusi Kartu Indonesia Pintar dan pastikan bahwa kartu tersebut betul-betul menjangkau siswa-siswa miskin dan tepat sasaran,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas yang membahas Efektivitas Belanja Pendidikan dan Kesehatan pada APBN, di Kantor Presiden, Jakarta Rabu (5/10) sore.

Jokowi mengingatkan, pada era kompetisi antar negara saat ini, kita memerlukan sumber daya manusia (SDM), yang bukan hanya sehat tapi juga SDM yang cerdas, yang produktif, dan memiliki karakter.

Jokowi juga meminta agar infrastruktur pendidikan harus terus diperbaiki. Dari informasi yang diperolenya, menurut Jokowi, ada 1,8 juta ruang kelas, hanya 466.000 dalam kondisi yang baik.

Sementara dari 212.000 sekolah, ada 100.000 sekolah yang belum memiliki peralatan pendidikan. “Oleh sebab itu, saya minta dilakukan perombakan besar-besaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” tegas Presiden.

Rapat terbatas dihadiri Waprees Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Mendikbud Muhadjir Effendi, Menag Lukman Hakim Saifudin, Menkes Nila F Moeloek, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Menteri PANRB Asman Abnur. (sak)

Bagikan artikel ini