Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka Turun

Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka Turun

Jumlah penduduk miskin di Jatim mengalami penurunan 0,23 persen, dari 12,28 persen pada September 2015 menjadi 12,05 persen pada Maret 2016. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2016 juga turun 0,17 persen menjadi 4,14 persen dibanding Februari 2015, yaitu 4,31 persen.

Hal ini disampaikan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat menyampaikan Pengantar Nota Keuangan dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Senin (10/10).

Menurut Pakde Karwo, sapaan akrabnya, dari September 2015 sampai Maret 2016, tingkat kemiskinan di perkotaan mengalami penurunan 0,47 persen atau sebesar 52.360 jiwa, yaitu 8,19 persen atau 1.524.620 jiwa pada September 2015 menjadi 7,94 persen atau sebesar 1.518.790 jiwa pada Maret 2016.

“Untuk penduduk miskin di perkotaan turun 0,47 persen, tapi di pedesaan mengalami kenaikan 0,17 persen. Sedangkan untuk penurunan tingkat pengangguran terbuka yang kontinyu ini diharapkan dapat mencapai target yang ditetapkan Pemprov Jatim yaitu sebesar 3 persen,” ujarnya.

Pakde Karwo menjelaskan, kondisi makro ekonomi global yang masih tidak menentu saat ini turut mempengaruhi struktur rancangan Perda tentang APBD Jatim TA 2017. Akan tetapi, perkembangan ekonomi global 2017 diproyeksikan mengalami perbaikan dibanding 2016.

Dengan pertimbangan tersebut, terdapat beberapa asumsi dasar ekonomi makro sebagai basis perhitungan APBN 2017. Pertama, pertumbuhan ekonomi 2017 diperkirakan 5,3 persen. Kedua, inflasi 2017 diperkirakan terkendali pada kisaran 4 persen.

Ketiga, nilai tukar rupiah terhadap dolar USD diperkirakan stabil pada kisaran Rp 13.300 per dolar USD. Keempat, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan diperkirakan 5,3 persen.

Kelima, harga minyak mentah Indonesia sebesar 45 USD per barel. Keenam, lifting minyak mentah Indonesia sebesar 780 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1.150 ribu barel setara minyak per hari, asumsi tersebut juga menjadi faktor penyusunan APBD Jatim 2017.

Dalam hal pendapatan daerah, kebijakan pada rancangan Perda Prov Jatim tentang APBD 2017 diarahkan untuk memenuhi target pendapatan daerah.

Beberapa langkah yang dilakukan yakni melalui penagihan pajak secara door to door maupun pemberitahuan masa pajak secara elektronik, pendirian Samsat bekerjasama dengan swasta atau BUMN, dan memperbanyak titik penempatan ATM Samsat Jawa Timur.

Pada sektor retribusi daerah, dilakukan perbaikan pelayanan pada UPT dan Balai penghasil. Sedangkan penerimaan dari sektor lain pendapatan asli daerah yang sah dilakukan dengan cara mendorong kinerja BUMD.

Dalam hal belanja daerah, rancangan Perda tentang APBD 2017 diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas Pemprov Jatim untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang dirumuskan dalam 9 (Sembilan) prioritas.

Diantaranya, peningkatan mutu pelayanan dasar antara lain program BOSDA, MADIN, Jamkesda, pengembangan taman posyandu dan ponkesdes; pengembangan kualitas SDM melalui SMK mini; pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Juga pengembangan industri dan perdagangan melalui misi dagang dan kantor perwakilan dagang; pengembangan koperasi dan UMKM; peningkatan kedaulatan pangan; peningkatan infrastruktur; serta kemaritiman dan kelautan.

Dilaporkan, perekonomian Jatim pada Triwulan II 2016 (y-o-y) tumbuh 5,62 persen lebih cepat dibanding nasional yang tumbuh 5,18 persen, pada semester I 2016 (c to c) tumbuh 5,55 persen lebih cepat dibanding nasional yang tumbuh 5,04 persen.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori jasa keuangan dan asuransi sebesar 11,60 persen, diikuti pertambangan dan penggalian sebesar 9,67 persen, serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 9,24 persen.

Kinerja ekonomi ini diantaranya didukung kinerja perdagangan, terutama perdagangan dalam negeri. Berdasarkan data PDRB pada semester I 2016, nilai ekspor luar negeri sebesar Rp 149,64 triliun, impor luar negeri Rp 156,46 triliun.

Sehingga nilai net ekspor perdagangan luar negeri mengalami defisit Rp 6,82 triliun, sedangkan net ekspor perdagangan antar daerah mengalami surplus Rp 50,80 triliun. Sehingga neraca perdagangan Jatim semester I 2016 surplus Rp 43,98 triliun. (sak)

Bagikan artikel ini