Konsentrasi APBD Jatim Layanan Kesehatan

Konsentrasi APBD Jatim Layanan Kesehatan

Gubernur Jatim Soekarwo menyampaikan Nota Keuangan Gubernur terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Jatim Tahun Anggaran 2018 di rapat paripurna DPRD Jatim.

Pada PAPBD 2018, Pemprov mengkosentrasikan pembiayaan kesehatan dan pendidikan, sedangkan pembangunan fisik hanya pada rehabilitasi panti jompo.

Gubernur Jatim, H Soekarwo ditemui usai paripurna DPRD Jatim, akhir pekan lalu mengatakan, hampir tidak ada pembangunan fisik. Hanya di Dinas Sosial Jatim yang membangun panti jompo yang mencapai Rp 6.569.857.444.

“fisiknya hanya di Dinsos karena panti jompo rusak. Tempatnya rusak, mempengaruhi kesehatan, tapi tidak banyak,” ujar gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut.

Sementara untuk anggaran lainnya, lanjut gubernur kelahiran Madiun tersebut, lebih pada sektor kesehatan yang menjadi pelayanan dasar.

Serta pendidikan khususnya SMK yang nantinya pada kebijakan 2019 diprediksi bakal menghambat kesejahteraan. Maka dari itu harus dinaikkan anggarannya guna mengantisipasinya. “Semua arahnya kesitu tadi,” sebut Pakde Karwo

Perangkaan Raperda perubahan APBD 2018, kata Pakde Karwo meliputi pendapatan daerah sebanyak Rp ?29.850.891.908.195,5? dari yang semula Rp 29.024.306.233.760 atau bertambah Rp ?826.585.674.435,8?.

Rincian pendapatan daerah itu meliputi PAD dari yang semula dianggarkan Rp 15.675.894.291.960 berubah menjadi Rp ?16.502.479.966.395,8? atau bertambah Rp ?26.585.674.435,8?.

Kemudian dana perimbangan tidak mengalami perubahan Rp 13.270.911.941.800. “Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang semula dianggarkan Rp ?77.500.000.000?,” terang Pakde Karwo.

Sedangkan dari sisi belanja daerah, lanjut Pakde Karwo juga bertambah sekitar Rp 2.370.632.798.110,31 dari yang semula Rp ?30.762.055.983? menjadi Rp ?33.132.688.781.936,31?.

“Belanja daerah tersebut terbagi menjadi belanja tidak langsung (BTL) sebesar Rp 20.747.811.244.657 berubah menjadi Rp ?22.271.408.275.622,24? dan belanja langsung (BL) dari sebesar Rp 10.014.244.739.169 berubah menjadi Rp ?10.861.280.506.314,7? atau bertambah Rp ?847.035.767.145,7?,” terangnya.

Untuk pembiayaan daerah, tambah Soekarwo dengan adanya perubahan anggaran pendapatan daerah yang lebih kecil dari perubahan belanja daerah mengakibatkan perubahan defisit, yang semula dianggarkan Rp 1.737.749.750,066 berubah menjadi Rp 3.281.796.873.741,23 atau bertambah Rp ?1.544.047.123.675,23?.

Pos pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran Rp 3.281.796.873.741,23 diperoleh dari pembiayaan netto Rp 3.281.796.873.741,23 yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan daerah Rp 3.351.497.873.741,23 dengan pengeluaran pembiayaan daerah Rp ?69.701.000.000?.

Rinciannya, terdiri dari perkiraan SILPA tahun 2017 Rp 2.764.951.383.041,23 dan pencairan dana cadangan Rp ?511.546.490.700? serta penerimaan pinjaman daerah Rp ?75.000.000.000?.

“Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah dipergunakan untuk penyertaan modaal kepada PDAB Rp 55 miliar, PT Penjaminan Kredit Daerah Rp 5 miliar dan PT Asuransi Bangun Askrida Rp 3 miliar 170 juta serta untuk pembayaran pokok utang atas peinjaman daerah oleh RSUD dr Soetomo Surabaya dengan PT Bank Jatim Rp 6 miliar 531 juta,” bebernya.

Ditambahkan Pakde Karwo, alokasi anggaran perubahan APBD Jatim 2018 akan difokuskan untuk memenuhi pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib seperti pendidikan dan kesehatan.

Pasalnya dana SILPA kisaran Rp 2,7 triliun sebenarnya sudah digunakan dalam anggaran murni lalu sehingga tinggal Rp 200-300 miliar.

“Anggaran perubahan APBD Jatim 2018 akan difokuskan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan persoalan jebakan (trap) yang menghambat pembangunan kesejahteraan 2019 yakni persoalan SDM yang perlu ditingkatkan kualitasnya,” pungkas Gubernur Jatim. (jnr)

Bagikan artikel ini