Mabes Polri Belajar E-Gov ke Surabaya

Mabes Polri Belajar E-Gov ke Surabaya

Sistem tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang lama diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, dapat apresiasi positif dari Mabes Polri. Hal itu disampaikan Kepala Biro Kajian Strategis Sumber Daya Manusia Polri, Brigjen Pol Eko Indra Heri ketika berkunjung ke Balai Kota Surabaya, Selasa (7/3).

Walikota Tri Rismaharini bersama Sekda Kota Surabaya Hendro Gunawan dan sejumlah SKPD menyambut kehadiran Brigjen Pol Eko Indra bersama rombongan Mabes Polri.

Eko Indra mengatakan, Mabes Polri berencana meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Mabes Polri. Untuk itulah, pihaknya berkunjung ke Surabaya untuk belajar kepada Pemkot Surabaya yang telah menjadi pioner di Indonesia. Khususnya dalam menerapkan sistem tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

“Kami mendengar Bu Risma sudah lama menerapkan e-governement. Kami datang untk belajar,’’ kata Brigjen Pol Eko Indra berterus terang. Di hadapan walikota, Eko Indra juga menyampaikan jika pihaknya akan mengadopsi e- goverment dalam implementasi di bidang SDM. Hanya saja, tentu saja program itu akan disesuaikan dengan organisasi di tubuh Polri.

Dipaparkan, Mabes Polri sebenarnya sudah memiliki sistem perencanaan lengkap. Hanya saja, sistem yang sudah ada itu akan diperbaiki lagi. Utamanya sistem manajemen kinerja. Hal itu selaras dengan harapan Mabes Polri untuk semakin meningkatkan kompetensi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Karenanya, Mabes Polri antuasias untuk menimba ilmu ke pemerintah daerah yang telah menerapkan tata kelola pemerintahan secara elektronik. Selain ke Pemkot Surabaya, Mabes Polri juga telah berkunjung ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Kami coba memperbaiki sistem manajemen kinerja sehingga kami banyak cari perbandingan. Salah satu nya ke Surabaya ini dan juga Pemprov DKI. Nanti kami kombinasikan, kami cari yang terbaik. Untuk sistem yang lain sudah jalan,” sambung Brigjen Eko Indra.

Kondisi internal Mabes Polri, katanya lebih lanjut, berbeda dengan pemerintahan. Ini karena mencakup seluruh wilayah di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Dari Mabes hingga Polsek. Juga kondisi geografis dan jumlah personel yang tentunya jauh lebih besar dibandingkan pegawai di lingkungan pemerintah daerah. “Nanti kami sesuaikan dengan kondisi di internal kami kira-kira yang paling pas untuk kami model nya yang bagaimana. Kami cari yang terbaik,” imbuh dia.

Pada pertemuan itu, walikota Surabaya, Tri Rismaharini menyampaikan paparan perihal pemanfaatan e-government di Pemerintah Kota Surabaya. Dari mulai sistem pengelolaan keuangan daerah seperti e-Planning, e-Budgeting, e-Procurement, e-Delivery, e-Payment, e-Controlling dan e-Performance. Kemudian e-SDM untuk tes CPNS, kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun. Lalu e-Monitoring seperti CCTV/SITS, penertiban reklame, pajak dan retribusi hingga monitoring sampah. Serta e-Education, e-Office, e-Permit, e-Health, e-Dishub, Simprolamas, Sistem Siaga Bencana 112 dan media center seperti e-wadul, e-sapawarga dan surabaya.go.id.

“Mabes Polri ingin membuat sistem kinerja tentang kepolisian. Tetapi memang, mereka lebih kompleks karena mereka se-Indonesia. Yang berat itu di awal nyusun nya. Kami dulu juga berat waktu mau menerapkan e-performance. Tapi sekarang sudah lancar,” jelas wali kota. (yul)

Bagikan artikel ini