Minta Kaji Ulang PON Dua Tahunan

Minta Kaji Ulang PON Dua Tahunan

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur meminta kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Imam Nahrawi untuk mengkaji ulang keputusan tentang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) dua tahunan.

Ketua Harian KONI Jatim, M Nabil, di Surabaya, akhir pekan lalu mengatakan, ada banyak pertimbangan yang menyebabkan pihaknya masih belum bisa menerima penuh keputusan tersebut. Di antaranya, adalah masalah anggaran dan periodisasi kejuaraan yang ada daerah menjadi terganggu karena PON yang diselenggarakan.

Dalam hal ini, Nabil menilai, selama ini melihat butuh dana yang besar untuk mengikuti PON empat tahunan. Karena itu, KONI pun pesimis daerah-daerah akan dapat sokongan dana besar dari pemerintah untuk melakukan persiapan hingga pertandingan.

Apalagi, jika harus mengeluarkan dana besar jika PON dua tahunan.”Bayangkan juga, menyiapkan atlet itu butuh waktu yang panjang. Minimal 2,5-3,5 tahun untuk jadi bagus, itupun masih belum menjamin untuk jadi juara,” katanya.

Selain itu, katanya, jika format yang digunakan pada PON dua tahunan ini kurang tepat. Sebab, direncanakan PON akan dibagi menjadi dua yakni PON cabor olympic, dan non-olympic. Dalam hal ini, KONI Jatim khawatir pada atlet non-olympic tidak akan dapat banyak kesempatan bertanding.

“Kalau tidak bicara prestasi internasional apa harus dieliminir? Khan tidak. Bagaimana komunitas yang besar ini akan terkompensasi kemana anak-anak ini. Karena betapa seriusnya narkoba dan betapa efektifnya olahraga untuk mengantisipasi penggunaan narkoba pada anak muda,” terangnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, apabila anak-anak kalau yang tidak ada even atau kegiatan sekolah selesai maka anak-anak ya tidur. Bahkan, kalau tidak ada kegiatan olahraga maka akan muncul kegiatan lain yang negatif.

KONI menilai, apa yang telah dilakukan selama ini sudah bagus dan sangat tepat untuk mencetak atlet berprestasi. Sebab, pembinaan atlet berjalan dengan waktu yang lama dan teruji diberbagai kejuaraan seperi Porprov, hingga Porkab atau Porkot. (jnr)

Bagikan artikel ini