Minta Pelindo Serahkan Tanjung Tembaga

Minta Pelindo Serahkan Tanjung Tembaga

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo meminta Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo yang awalnya dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III diserahkan ke pemerintah provinsi. Sehingga, Pemprov jatim bisa mengelola pelabuhan yang ada di Probolinggo secara penuh dan maksimal.

“Jika Pelabuhan Tanjung Tembaga yang saat ini dikelola Pelindo III bisa diserahkan ke Pemprov Jatim, maka akan terintegrasi dengan Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo yang sudah dikelola Pemprov,” terang Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim saat mendampingi kunjungan Menko Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan di PT Indal Steel Pipe, Gresik, Senin (20/3).

Dikatakan, Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo merupakan pelabuhan pertama yang pengelolaannya oleh Pemda melalui PT Petrogas Jatim Utama, BUMD milik Pemprov Jatim. Pelabuhan tersebut, menurutnya, potensinya sangat baik karena interland antara Pasuruan dan Probolinggo cukup besar.

Terlebih, Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo memiliki dermaga yang kedalamannya hampir 16 meter. “Saat ini pergudangan dan industrial estate di daerah Probolinggo juga masih kosong. Jika bisa dikembangkan maka potensinya cukup besar,” ungkapnya.

Untuk pengembangan Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo lanjut Pakde Karwo, Pemprov telah membuat masterplan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Pembangunan tersebut juga sudah direncanakan bekerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), menggunakan konsep corporate bond.

“Dalam perencanaan pembangunan Pelabuhan Probolonggo ini kami tidak menggunakan kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah karena kepentingannya akan bersifat politis. Oleh sebab itu pihak swasta atau perusahaan dilibatkan dan konsepnya corporate bond,” urainya.

Selain itu, Pemprov Jatim juga berencana mengembangkan kapal penyebarangan penumpang Ro-Ro di Lintas Paciran. Ro-Ro tersebut nantinya diharapkan mampu melayani penyeberangan ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan dan Makasar.

Pada kesempatan sama, Pakde Karwo juga mengusulkan penggunaan dashboard untuk memfilter masuknya barang-barang impor. Saat ini, Jatim telah memiliki dashboard tersebut meskipun sementara hanya untuk ikan, daging, hortikultura, dan produk olahan makanan.

“Saya harap ini bisa diterapkan untuk mempertahankan produk lokal, dan melindungi konsumen. Terlebih ini merupakan bentuk aturan untuk membatasi masuknya produk asing,” ujarnya. (sak)

Bagikan artikel ini