Netralitas TNI Polri dan BIN Mutlak

Netralitas TNI Polri dan BIN Mutlak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa netralitas TNI, netralitas Polri, netralitas BIN (Badan Intelijen Negara) itu adalah bersifat mutlak dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah).

“Ini sudah saya tegaskan untuk disampaikan ke jajaran yang ada di Polri, TNI dan BIN. Saya sampaikan kepada Kepala BIN, Kapolri dan kepada Panglima TNI,” tegas Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meninjau Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Senin (25/6) sore.

Presiden menegaskan hal itu, menanggapi keraguan yang disampaikan sejumlah pihak terhadap netralitas TNI, Polri, dan BIN dalam penyelenggaraan Pilkada serentak pada Rabu (27/6). Menurut Presiden, soal netralitas ketiga lembaga itu tidak perlu ditanyakan lagi.

Untuk itu, Presiden Jokowi mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi netralitas TNI, Polri, dan BIN. “Kalau dilihat ada tidak netral, silakan dilaporkan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Jelas sekali saya kira,” ucap Jokowi.

Libur Nasional
Dengan pertimbangan dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dilaksanakan secara serentak di beberapa provinsi dan kabupaten/kota, Jokowi telah menetapkan bahwa 27 Juni 2018, yang merupakan hari pemungutan suara serentak sebagai hari libur nasional.

Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 Sebagai Hari Libur Nasional.

“Menetapkan hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sebagai hari libur nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara serentak,” bunyi diktum PERTAMA Keppres Nomor 15 Tahun 2018.

Dalam diktum KEDUA disebutkan, Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu di Jakarta pada 25 Juni 2015 itu. (sak)

Bagikan artikel ini