PIP Bantu Anak Papua Terus Belajar

PIP Bantu Anak Papua Terus Belajar

Sejak diluncurkan 2015, Program Indonesia Pintar (PIP) terus membantu meringankan beban personal pendidikan dari anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah menyukseskan PIP di tanah Papua.

“Saya sampaikan terima kasih atas bantuan semua pihak yang telah mendukung program mulia ini,” ungkap Mendikbud saat menyaksikan pencairan dana PIP di Sekolah Menengah Satu Atap Inklusif Wasur, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua, Kamis (6/10) lalu.

Mendikbud menitipkan pesan kepada anak-anak penerima KIP agar tekun belajar dan menggunakan dana PIP untuk hal-hal yang mendukung kegiatan belajar.

Menurut laporan dari bank penyalur, terkait penyaluran dana PIP di Kabupaten Merauke disebutkan bahwa dana PIP tahun 2015 sudah hampir tuntas seluruhnya. Dari total dana Rp 10,6 miliar telah dicairkan sejumlah Rp 10,3 miliar. Sementara untuk dana PIP tahun 2016, telah dicairkan dana sebesar Rp 1,6 miliar dari total Rp 4,5 miliar.

Bank penyalur dana manfaat melakukan ‘jemput bola’ pencairan dana manfaat ke sekolah-sekolah di berbagai wilayah Kabupaten Merauke. Selain itu, bank memberikan pelayanan pencairan dana manfaat secara kolektif yang dikoordinir pihak sekolah.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Sekolah Menengah Satu Atap Inklusif Wasur menyampaikan harapannya agar penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di sekolahnya dapat ditambah sesuai data pokok pendidikan (Dapodik) yang disampaikannya sehingga lebih riil.

Tak hanya di Wasur, Mendikbud juga menyaksikan pencairan dana PIP di SMK 1 Sota dan SMP 11 Sota. Bank penyalur mendatangi sekolah menggunakan mobil keliling setiap hari Rabu untuk mencairkan dana PIP sesuai dengan SK yang telah diterbitkan.

Bagi peserta didik yang belum mendapatkan KIP, dapat mendaftarkan diri ke sekolah dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Tak hanya di pendidikan formal, KIP juga dapat digunakan di satuan pendidikan non formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Sebagai bantuan pendidikan, PIP diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan melalui jalur pendidikan. Staf Ahli Hubungan Pusat dan Daerah James Modouw menyatakan bahwa PIP ini program nasional penanggulangan kemiskinan, bukan hanya urusan pendidikan saja. Jadi semua pihak harus membantu.

“Ketika KIP datang di Kecamatan atau di Desa, segeralah disampaikan ke sekolah-sekolah, jangan dibiarkan sekolah yang mengambil. PIP ini program menolong sesama,” pungkas James. (sak)

Bagikan artikel ini