PKK Jatim Komitmen Ikut Tangani Kusta

PKK Jatim Komitmen Ikut Tangani Kusta

Tim Penggerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) berkomitmen membantu Pemprov Jatim menangani Kusta. “Saya akan mendampingi Pak Gubernur menggerakkan kader PKK untuk bekerja sama membantu menangani masalah Kusta,” ujar ketua Tim Penggerak PKK Jatim Dra Hj Nina Soekarwo, MSi pada acara Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK se Indonesia, di Hotel Kartika Chandra Jakarta, Kamis (9/3) sore.

Dukungan terhadap penanganan kusta oleh Tim Penggerak PKK dilakukan, menurut Bude Karwo –sapaan akrab Nina Soekarwo karena kondisi Indonesia yang menduduki peringkat ke-3 tertinggi setelah india dan Brazil dalam jumlah penduduk yang terkena penyakit kusta.

Dijelaskannya, data tahun 2015 jumlah penderita baru di Indonesia sebanyak 17.202 dan 4.013 atau 23,3% diantaranya berasal dari Jatim. Dengan demikian Jatim menjadi Provinsi dengan jumlah kasus baru terbanyak di Indonesia.

Selain itu, Jatim juga merupakan satu-satunya provinsi yang belum mencapai ‘eliminasi’ yakni angka prevalensi kusta kurang dari 1/10.000 penduduk. Ditambahkan, prefalensi rate Prov Jatim th 2015 sebesar 1,02 per 10.000 penduduk atau hampir mendekati eliminasi kusta.

Dengan kata lain, jika diabsolutkan, pencapaian tingkat eliminasi kusta hanya tinggal menurunkan 100 penderita kusta yang diobati, sehingga Jatim sudah mencapai eliminasi kusta. Bude Karwo menambahkan, tahun 2017 Provinsi Jatim menghaapkan bisa mencapai tingkat eliminasi ini.

Menurut Bude Karwo, pada tahun 2016 terdapat 11 Kab / kota yang prevalensi rate kustanya masih lebih 1 per 10.000 penduduk terutama di pantai utara Jawa dan Madura. “Salah satu penyebab penyebaran kusta diantaranya oleh penderita yang terlambat ditemukan sehingga menjadi sumber penularan bagi orang sekitarnya,” ujarnya.

Eliminasi kusta di Indonesia diproyeksikan tercapai tahun 2000, walaupun sampai dengan tahun 2015 masih terdapat 12 provinsi yang belum mencapai eliminasi

Untuk itu dukungan PKK terhadap program ini menjadi sangat penting. Khususnya dikaitkan dengan pelaksanaan 10 program pokok PKK yang harus menyelaraskan dengan kebijakan program pemerintah melalui pemahaman tata kelola pemerintah daerah serta mengidentifiaksi persoalan strategis.

Menurut Bude Karwo, Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di jajaran Pemprov Jatim selama ini sudah kompak. Utamanya dalam pelaksanaan urusan sosial kemasyarakatan terkait pemenuhan kebutuhan dasar keluarga dan masyarakat di desa dan kelurahan, karena sudah ada MoU atara dua belah pihak.

Mulai Pokja I – IV yang mencakup penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, penididikan dan ketrampilan, pengembangan kehidupan berkoperasi, pangan, sandang, perumahan, tata laksana rumah tangga, kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat, semua sudah bersinergi karena sudah ada MoU.

Namun demikian, Bude Karwo menyadari belum semua Tim Penggerak PKK Kab/Kota bersinergi dengan OPD di daerah masing-masing. “MoU PKK provinsi dengan OPD di jajaran Pemprov Jatim diharapkan diikuti tingkat Kab/Kota agar tercipta sinergitas antara keduanya,” harapnya. (sak)

Bagikan artikel ini