Presiden Serahkan IPHPS 2.890 Ha

Presiden Serahkan IPHPS 2.890 Ha

Presiden Joko Widodo membagikan melalui surat keputusan (SK) Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) serta SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) sebanyak 2.890,65 hektare kepada 1.662 kepala keluarga (KK) di Desa Dungus, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin (6/11) pagi.

Presiden berpesan kepada masyarakat yang memperoleh SK IPHPS dan SK Kulin KK itu bekerja keras agar lahan-lahan yang sudah diberikan itu bermanfaat dan mensejahterakan semuanya, dengan jalan menjadikannya sebagai lahan yang produktif.

“Silakan mau ditanami coklat silakan, ada yang disampaikan Pak Gubernur tanam iles-iles. Kalau cocok silakan, itu bagus untuk ekspor tapi harus dirawat,” ujar Presiden.

Ditegaskan Presiden, bahwa pemerintah memberika izin pemanfaatan hutan untuk jangka waktu 35 tahun. Karena itu, Presiden berharap para petani bisa hidup lebih tenang karena sudah punya pegangan. Izin yang dulunya setahun perpanjangan, dua tahun perpanjangan begitu, sekarang ini sudah 35 tahun.

Namun, Presiden mengingatkan bahwa dirinya akan terus mengawasi jalannya program pemanfaatan perhutanan sosial hingga mencapai target 4,3 juta hektare. Ia pun tak segan untuk mencabut izin yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat yang menelantarkan hutan.

“Nanti saat kita cek tanah yang sudah diberikan ini produktif dan ditanami, menghasilkan, semakin itu produktif, semakin itu menghasilkan, bapak ibu akan kita siapkan lagi untuk diberikan tambahan lagi. Tapi tadi di depan janjian kalau tidak produktif, ditelantarkan, maka akan dicabut,” kata Presiden.

Presiden juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Ia menyebutkan, bahwa pemerintah juga telah memberikan kemudahan pinjaman dari sejumlah bank yang bekerja sama dengan pemerintah melalui program kredit usaha rakyat (KUR).

“Yang mau mengambil kredit usaha rakyat (KUR) silakan. Di sini ada Dirut BNI, ada Dirut BRI, lalu Dirut Bank Mandiri juga ada. KUR itu bunganya 9% tahun ini dan tahun depan 7% itu per tahun ya. Kalau 9% per tahun itu berarti tidak ada 1% per bulan. Kalau kerja benar ya enteng, kalau kerja tidak benar maka pinjaman akan berat,” ujar Presiden.

Namun Presiden juga mengingatkan jika masyarakat ada yang mau mengagunkan SK ke bank untuk modal usaha pertanian agar dihitung dengan akurat sehingga dapat mengembalikan angsuran.

Saat berkunjung ke Desa Dungus, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. (sak)

Bagikan artikel ini