PSHT Aktif Bangun Karakter dan Bangsa

PSHT Aktif Bangun Karakter dan Bangsa

Perguruan pencak silat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) menggelar rapat kerjanya di Solo Jawa Tengah, 28-29 Mei 2016. Raker pertama pasca terpilihnya ketua umum baru menjadi momen pengingat akan tujuan utama pendirian PSHT adalah menjadi organisasi Pencak Silat yang memberi manfaat bagi warga PSHT sendiri, lingkungan, bangsa dan negara.

“Organisasi PSHT harus berkarakter Rahmatan Lil alamin. Sementara Kinerja organisasi yang demikian tergantung pada keberhasilan mencetak warga PSHT menjadi individu yang berkarakter luhur, unggul dan berkepribadian Setia Hati,” ujar Ketua Majelis Luhur PSHT RB Wijono di Solo.

Dalam rilis yang disampaikan Humas DPP PSHT Eva Sundari disebutkan, dalam pidato pembukaannya, Ketua Umum DPP PSHT Dr Ir Muhammad SH MSc menegaskan bahwa asas organisasi PSHT yaitu Pancasila dan UUD 1945 harus diimplementasikan secara konsisten dan menjiwai keseharian organisasi.

Dengan jumlah anggota sekitar 8 juta dengan tambahan 30.000-an warga baru yang disahkan setiap tahunnya maka DPP PSHT menghadapi tantangan berat untuk mewujudkan amanah di Mukadimah AD/ART PSHT.

Sementara, kedudukan Pancasila dalam organisasi PSHT adalah sentral, karena tekad menjunjung tinggi Pancasila ada dalam mars PSHT. Hal ini diteguhkan dalam Apel Besar Kebulatan Tekad PSHT membela Pancasila pada tahun 1966 dan tahun 1981.

Terkait hal di atas, anggota Bidang Ke’SH’an Dr KH Djoko Subroto melaporkan persiapan desain pendidikan untuk siswa maupun warga PSHT demi mengembangkan kualitas pendalaman pengajaran untuk mencapai keluhuran budi pekerti mereka.

Tugasnya, Pencak Silat sebagai sarana pembentukan budi pekerti, bukan sekedar olah ketubuhan semata, melainkan sebagai sarana pembentukan karakter yang menjiwai persaudaraan baik ke internal maupun eksternal.

Oleh karenanya, PSHT mendukung agar Pemerintah mengambil upaya kongkrit secara terlembaga dan berkelanjutan untuk melakukan pendidikan dan sosialisasi tentang Pancasila ke seluruh warga negara.

“Upaya oleh masyrakat dan MPR saja dirasakan kurang mencukupi karena kebutuhan yang ada amat kuat dan luas. Pemerintah sepatutnya menggenapi upaya dua pihak tersebut,” kata Djoko Subroto. (sak)

Bagikan artikel ini