Pusat Informasi Go Public Buka di Surabaya

Pusat Informasi Go Public Buka di Surabaya

Pesatnya perkembangan dunia pasar modal Indonesia dan tingginya kebutuhan pengusaha memanfaatkan peluang raihan dana di tengah keterbatasan sektor perbankkan, Bursa Efek Indoneisa (BEI) membuka kantor baru di Surabaya.

Kantor yang berada di gedung BEI jalan Taman Ade Irma Nasution Surabaya itu diharapkan jadi tempat edukasi dan sosialisasi pada kalangan usaha di seluruh Indonesia.

Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengatakan, tujuan didiirkan Pusat Informasi Go Public di Surabaya untuk memberikan sarana dan kesempatan luas pada perusahaan di Indonesia memperoleh informasi teknis.

Mulai tentang apa dan bagaimana go public secara komprehensif. Baik dari mulai manfaat, persyaratan, proses dan bagaimana dampak positif yang bakal diraih dalam pemanfaatan peluang pendanaan dari pasar modal untuk mengembangkan usaha.

“Dengan demikian pasar modal Indonesia dapat jadi cerminan kemajuan pereekonomian di Indonesia,” kata Tito mengenai meningkatnya minat perusahaan dalam negeri menjadi perusahaan publik.

Pusat informasi go publik Surabaya terbuka mulai dari Senin-Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB. Peresmian kembali Pusat Informasi Go Publik di Surabaya bertepatan dengan dimulainya Pyublic Ecpose Marathon 16 Perusahaan yang tercatat di BEI.

Gubernur Jatim Soekarwo yang meresmikan kantor baru BEI mengaku optimis jika pembukaan Pusat Informasi Go Publik BEI mampu memperluas potensi ekonomi Jawa Timur. Karena keberadaan pusat informasi dan konsultasi bisa memberi solusi perusahaan yang ingin menambah modal pengembangan usahanya.

Dikatakan, uang yang beredar di Jatim mencapai Rp 500 triliun. Tetapi, sekitar Rp 360 triliun uang yang ada di masyarakat belum masuk pada industri jasa keuangan. Oleh sebab itu sosialisasi harus gencar dilakukan. Utamanya melaui Baitul Maal wa Tamwil (BMT), karena jumlah Pondok Pesantren di Jatim mencapai 7 ribu.

Pada kesempatan sama, Pakde Karwo juga menjelaskan dirinya telah mengirimkan surat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait implementasi corporate bond. Solusi ini dinilai tepat karena pengusahan tidak harus memiliki agunan lengkap untuk mengajukan kredit.

Nantinya akan dibentuk tim appraisal yang kredibel. Sehingga setiap pengusaha yang profesional tetap bisa mendapat kredit meski agunannya tidak ada. “Saya berharap OJK bisa mendukung usulan kami, sebab pola itu akan digunakan untuk pengembangan Pelabuhan Probolinggo,” pungkasnya. (sak)

Bagikan artikel ini