Ratusan Daerah Aliran Sungai Kritis

Ratusan Daerah Aliran Sungai Kritis

Jumlah daerah aliran sungai (DAS) kritis di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Saat ini, terdapat 108 daerah aliran sungai (DAS) berada dalam kondisi kritis dan perlu segera direvitalisasi.

“Kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem pengelolaan DAS,” kata Marcus Octavianus Sustayo SHut MP, saat ujian terbuka program doktor di Fakultas Kehutanan UGM, beberapa waktu lalu.

Marcus menyampaikan ulah manusia menjadi faktor utama penyebab kekritisan DAS. Tindakan penggundulan hutan dan pengolahan lahan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah konservasi mengakibatkan penurunan fungsi daerah aliran sungai.

“Karenanya, penting dilakukan pengelolaan DAS dengan baik dan berkelanjutan,” katanya seperti dirilis Humas UGM.

Mempertahankan disertasi berjudul ‘Pendekatan Spasial Ekologis dan Skala Multidimensi Dalam Pengelolaan DAS Berkelanjutan’, Marcus memaparkan hasil penelitian yang dilakukan di DAS Ngrancah, Kabupaten Kulon Progo, Jogja.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa untuk mencapai keharmonisan spasial ekologis diperlukan luasan hutan optimal sekitar 75,07 persen dari total luasan areal sub DAS Ngrancah.

“Pembangunan hutan rakyat atau agroforestry dengan melibatkan masyarakat sekitar sangat disarankan untuk memenuhi luasan hutan optimal,” jelas staf BPDAS Kahayan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini.

Sebagian besar lokasi arahan rehabilitasi hutan dan lahan yaitu 474 hektar (85 persen) berada di wilayah sub hulu DAS Ngrancah. Sementara itu, sebagian kecil lokasi tersebut terletak di bagian hilir dan dekat waduk Sermo sekitar 83 hektar (15 persen).

Guna meningkatkan efektifitas pengelolaan sub DAS Ngrancah yang berkelanjutan, perlu dilakukan percepatan pemulihan kondisi ekologis sub DAS Ngrancah.

Selain itu, juga meningkatkan keberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat untuk meningkatkan peran masyarakat dalam penerapan konsep konservasi tanah dan air.

Tidak kalah pentingya, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi dan kolaborasi terkait perencanaan, monitoring evaluasi serta pengendalian sumber dana dalam pengelolaan das. (sak)

Bagikan artikel ini