Realisasikan Hutan Sosial ke Masyarakat Adat

Realisasikan Hutan Sosial ke Masyarakat Adat

Presiden Joko Widodo mendorong pihak-pihak terkait agar segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat adat, yang merupakan inisiatif DPR RI dan sudah masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017. Sehingga ada payung hukum merealisasikan perhutanan sosial atau pembagian hutan pada masyarakat adat.

“Saya tinggal keluarkan nanti segera surat presidennya agar itu bisa segera diselesaikan. Karena ini juga menyangkut kebutuhan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan, terutama yang berkaitan dengan lahan,” kata Presiden Jokowi saat menerima Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/3) siang.

Selain UU, Presiden meminta agar Perda-nya juga didorong, SK Bupati-nya juga didorong, karena banyak hal yang diatur di Bupati, ada di Perda.

Presiden mengaku dirinya sudah memerintahkan kepada Mendagri agar yang didaerah itu juga disegerakan, sehingga akan memudahkan pemerintah untuk segera memberikan lahan yang memang menjadi hak dari masyarakat adat, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). “Saya juga kejar terus soal ini, tapi saya kejarnya ke Menteri,” ujar Jokowi.

Hindari Benturan

Presiden menjelaskan, pada Desember lalu, pemerintah sudah menyerahkan 11 Surat Keputusan (SK) untuk masyarakat adat di Sumatera Utara, Banten, Jambi, dan daerah lainnya. Sedangkan yang sekarang sedang dalam proses disiapkan lagi 18 SK untuk hutan adat.

Namun diakui Presiden, ini kecil sekali, padahal yang diinginkan pemerintah adalah cepat-cepatan. “Lahannya ada tapi belum bisa dikeluarkan karena aturan/regulasinya yang memang harus ada SK Bupati dan Perda. Hutan sosial yang juga sedang dalam proses ada 590 ribu hektar,” ungkap Jokowi.

Menurut Presiden, semakin cepat dibagikan semakin baik, karena itu adalah hak dari masyarakat adat. Presiden meyakini, apabila hutan-hutan adat, lahan-lahan yang ada diberikan kepada masyarakat adat akan lebih lestari, lebih sustain, lebih terjaga, terpelihara. “Saya melihat sendiri di lapangan,” ujarnya.

Namun Kepala Negara mengingatkan, agar menghindari benturan terlebih dulu. “Beri waktu saya menyelesaikan ini. Jangan sampai benturannya keras, sehingga kejadiannya harus masuk ke kepolisian. Kalau bisa dimusyawarahkan, dijembatani yang baik, sambil menunggu kita menyelesaikan payung hukumnya,” tutur Jokowi.

Terkait masalah ini, Jokowi mengaku tidak keberatan jika nantinya ada pertemuan rutin dengan dirinya setiap 4-6 bulan sekali untuk evaluasi progres perkembangannya seperti apa, cepat atau tidak, kenapa kurang cepat sehingga kita bisa memutuskan menyederhanakan proses-proses regulasi, pengaturan.

Pertemuan Presiden dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara juga dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Ketua Dewan AMAN Nasional Hein Amotemo.(sak)

Bagikan artikel ini