SMI: Pariwisata Harus Berkelanjutan

SMI: Pariwisata Harus Berkelanjutan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pariwisata harus berkelanjutan (sustainable) dan inklusif karena dapat meningkatkan jumlah kesempatan kerja hingga 17 juta orang pada tahun 2028.

“Pariwisata ini harus sustainable dan inklusif. Pada tahun 2028 kita perkirakan apabila Indonesia mampu terus mengembangkan sektor pariwisata secara berkelanjutan dan inklusif, kita akan mampu meningkatkan jumlah kesempatan kerja di bidang itu lebih dari 17 juta,” jelas Sri Mulyani Indrawati (SMI).

Ia mengatakan hal itu dalam acara Voyage to Indonesia (VTI) bertema Sustainable Tourism Development Harnessing the Contribution, Preserving the Environment di hotel Aston Banyuwangi pada Rabu, (19/09).

Acara VTI ini termasuk rangkaian rangkaian acara menjelang Annual Meetings IMF-World Bank Group (AM IMF-WBG) 2018 di Bali October mendatang dimana kunjungan ini merupakan bagian terakhir jelang AM IMF-WBG tersebut.

Pariwisata dianggap sebagai sektor yang dapat menyerap banyak tenaga kerja karena sifatnya yang melibatkan orang, banyak modal dan teknologi.

“Karena sektor pariwisata memiliki linkage yang banyak, maka industri pariwisata itu bisa labour intensive, bisa capital intensive bisa technological intensive. Karena dia full of services maka muncullah interaksi antar manusia sehingga industri pariwisata juga bisa dianggap sebagai suatu kegiatan yang bisa menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab,” papar Menkeu.

Menkeu menambahkan, membangun pariwisata adalah tugas bersama, tidak hanya Kementerian Pariwisata tetapi juga dukungan infrastruktur seperti jalan raya, listrik, telekomunikasi, keamanan dan kepemimpinan pemerintah daerah.

“Jadi, membangun industri pariwisata menjadi pekerjaan bersama, tidak hanya pekerjaannya Menteri Pariwisata. Kalaupun kita bicara membangun sektor pariwisata, tidak hanya diidentikkan dengan berapa anggaran di Kementerian Pariwisata,” jelas SMI.

“Karena investasi di bidang pariwisata itu berarti investasi pemerintah di bidang public goods seperti jalan raya, listrik, connectivity, communication termasuk security dan safety. Itu adalah investment pemerintah di luar Kementerian Pariwisata sendiri. Peranan penting lain adalah peranan pemerintah daerah,” pungkasnya. (sak)

Bagikan artikel ini