Tidak Ada Konflik Perbatasan di Natuna

Tidak Ada Konflik Perbatasan di Natuna

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menegaskan latihan militer yang dihelat di Pulau Natuna merupakan latihan yang telah dilakukan secara rutin oleh TNI AU. Kegiatan serupa juga pernah dilakukan pada 2013 silam.

“Latihan militer yang diadakan tahun ini di Natuna sebenarnya merupakan bagian latihan militer yang dilakukan rutin TNI,” kata Retno kepada wartawan usai mendampingi Presiden Joko Widodo menyaksikan Latihan Tempur Angkasa Yudha 2016, di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (6/10) pagi.

Menlu juga menjelaskan bahwa Kepulauan Natuna merupakan salah satu dari sekian banyak pulau terluar di Indonesia yang harus dikuatkan. Penguatan kemampuan militer dengan melakukan latihan rutin di Natuna, lanjut Retno, merupakan salah satu bentuk penguatan yang dimaksud.

“Presiden mengatakan bahwa pulau-pulau terluar Indonesia harus dikuatkan. Jadi ini adalah bagian implementasi dari kebijakan pemerintah Indonesia untuk memperkuat pulau-pulau terluar di Indonesia,” ucap Retno.

Namun, penguatan yang dilakukan di Kepulauan Natuna, kata Menlu, tidaklah terbatas pada penguatan militer semata. Ia menyebutkan, Pemerintah sejak beberapa waktu lalu juga telah berkomitmen memperkuat aspek ekonomi masyarakat Natuna.

Oleh karenanya, selain menyaksikan latihan militer, Presiden dalam kunjungannya juga meresmikan pelabuhan udara dan meninjau kawasan industri perikanan yang dibangun di Natuna. “Jadi intinya adalah kita meningkatkan presensi, baik dari presensi ekonomi, sosial, dan lainnya di Natuna,” imbuhnya.

Menlu menegaskan Indonesia hanya memiliki permasalahan kesepakatan perbatasan dengan negara Malaysia dan Vietnam yang saat ini tengah dinegosiasikan.

“Kita tidak memiliki ‘overlapping‘ di bidang maritim dengan Repubkik Rakyat Tiongkok. Saya ingin menegaskan bahwa Indonesia hanya memiliki ‘overlapping’ dengan Malaysia dan Vietnam yang saat ini sedang kita negosiasikan,” tegas Retno.

Dalam kesempatan sama, terkait penguatan segi militer, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menggarisbawahi bahwa kebijakan Presiden terhadap pulau-pulau terluar di Indonesia adalah penguatan terhadap pulau-pulau yang dianggap strategis. Penguatan tersebut hendak dilakukan pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi perekonomian yang berlangsung.

“Penguatan baik udara, laut, maupun darat dilakukan secara bertahap berdasarkan kondisi ekonomi yang ada. Semua pulau-pulau terluar yang strategis seperti Natuna, Biak, Morotai, Saumlaki, termasuk Merauke juga,” kata Gatot.

Panglima TNI juga memastikan bahwa upaya-upaya di Natuna dan pulau lainnya tersebut tidak dimaksudkan secara spesifik untuk menanggapi ketegangan yang terjadi dengan pemerintah Tiongkok terkait dengan konflik di Laut Tiongkok Selatan.

Menurutnya, penguatan tersebut dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Indonesia secara keseluruhan. “Kalau hanya Tiongkok maka kita tidak bangun di Biak, tidak dibangun di Morotai, tidak perlu di Saumlaki. Ini semua dilakukan sama untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Gatot. (sak)

Bagikan artikel ini