Tunjangan di BNPB Hingga Rp 22,843 Juta

Tunjangan di BNPB Hingga Rp 22,843 Juta

Dengan pertimbangan adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah memandang tunjangan kinerja yang selama ini telah diberikan berdasarkan Peraturan Presiden No 112 Tahun 2014 perlu disesuaikan.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Presiden Joko Widodo pada 12 Oktober 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No 86 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BNPB.

Dalam Perpres itu disebutkan, Pegawai (PNS dan pegawai lainnya) yang mempunyai jabatan di lingkungan BNBP, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud tidak diberikan kepada pegawai di lingkungan BNPB yang tidak mempunyai jabatan tertentu, yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan, yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai.

Juga tidak diberikan kepada pegawai di lingkungan BNPB yang diperbantukan/ dipekerjakan pada badan/ instansi lain di luar lingkungan BNPB, yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Serta tidak kepada pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam PP No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012.

“Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PP ini,” bunyi Pasal 4 Perpres ini. Besarnya mulai Rp 1,766 juta hingga Rp 22,842 juta.

Menurut Perpres, Tunjangan Kinerja dibayarkan terhitung mulai Mei 2016, dan diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya. Sementara Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja dibebankan pada APBN pada tahun anggaran bersangkutan.

Perpres ini juga menegaskan, penetapan kelas jabatan di lingkungan BNPB ditetapkan oleh Kepala BNPB sesuai persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagi pegawai di lingkungan BNPB yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, menurut Perpres ini, tunjangan kinerjanya dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunj angan profesi pada jenjangnya. (sak)

Bagikan artikel ini