Urus e-KTP dan Akta Lahir Cukup Copy KK

Urus e-KTP dan Akta Lahir Cukup Copy KK

Mempertimbangkan bahwa cakupan perekaman KTP elektronik (e-KTP) baru 86 peren dan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran 61,6 persen, Mendagri Tjahjo Kumolo memerintahkan Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia melakukan percepatan layanan perekaman e-KTP serta penerbitan akta kelahiran.

Permintaan itu tertuang dalam surat bernomor 471/1768/SJ yang dikirimkan Mendagri pada Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia 12 Mei lalu.

Mendagri menegaskan, seiring makin tertatanya database kependudukan di Indonesia, maka pelayanan perekaman, penerbitan dan penggantiap e-KTP yang rusak dan tidak merubah elemen data kependudukan, perlu penyederhaan prosedur.

“Cukup dengan menunjukkan fotokopi Kartu Keluarga tanpa surat pengantar dari RT,RW dan Kelurahan/Kecamatan,” tegas Mendagri.

Mendagri meminta agar membuka loket khusus pelayanan bagi penduduk yang belum mendapatkan e-KTP saat perekaman massal, dan memberikan pelayanan rekam cetak di luar domisili sesuai amanat Permendagri No 8 Thn 2016.

Selain itu Gubernur, Bupati/Walikota perlu melakukan jemput bola dengan layanan keliling untuk perekaman di sekolah, kampus, mall, perusahaan, panti jompo, lembaga pemasyarakatan dan desa/kelurahan.

“Bagi penduduk yang pada 1 Mei 2016 sudah berusia lebih dari 17 tahun atau sudah menikah dan tidak sedang menetap di luar negeri, wajib melakukan perekaman paling lambat 30 September 2016,” bunyi poin surat Mendagri.

Untuk penerbitan akta kelahiran, Mendagri meminta mempedomani Permendagri No 9 Thn 2016, dan tak perlu pengantar RT, RW dan Kelurahan/Desa.

Mendagri meminta Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota bersama Kadis Pendidikan, Kadis Kesehatan dan Rumah Sakit daerah jemput bola. “Pemerintah Daerah dilarang memberi syarat tambahan dalam pelayanan perekaman e-KTP dan penerbitan akta kelahiran, misalnya lunas pembayaran PBB, SKCK dan lain-lain,” tegas Mendagri. (sak)

Bagikan artikel ini