15 PT Penyelenggara Sertifikasi Guru
PEMERINTAHAN PERISTIWA

15 PT Penyelenggara Sertifikasi Guru

Sebanyak 15 perguruan tinggi ditetapkan menjadi penyelenggara program sertifikasi guru melalui jalur Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) sesuai Keputusan Menristekdikti.

Selanjutnya, ke-15 perguruan tinggi tersebut akan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud untuk menyelenggarakan program sertifikasi guru melalui PLPG pada 2016.

Direktur Jenderal GTK Kemendikbud, Sumarna Surapranata mengatakan 15 perguruan tinggi yang berperan sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga kependidikan (LPTK) itu juga menjadi rayon atau penyelenggara utama yang akan bekerjasama dengan 32 perguruan tinggi subrayon dan 32 perguruan tinggi mitra, baik perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) dalam menyelenggarakan PLPG tahun 2016.

Ia menuturkan, PLPG tahun ini akan diselenggarakan mulai Oktober 2016, dan diharapkan kelulusan guru-guru peserta PLPG 2016 akan rampung pada Desember 2016. PLPG tahun 2016 akan diikuti 69.259 guru, baik yang diangkat sebelum 2005, maupun setelah 2005.

“Rinciannya sebanyak 53.616 adalah guru yang diangkat sebelum dan hingga 2005, dan sebanyak 15.616 adalah guru yang diangkat setelah 2005,” ujar Sumarna Surapranata usai penandatanganan surat perjanjian kerjasama dengan rektor-rektor perguruan tinggi di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (16/9) pagi.

Berdasar Kepmenristekdikti Nor 296/M/KPT/2016 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan Melalui Program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru, ada tiga kategori perguruan tinggi dalam penyelenggaraan PLPG, yaitu rayon, subrayon, dan mitra.

15 LPTK yang menjadi rayon adalah Universitas Syah Kuala, Universitas Negeri Medan, Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas Sebelas Maret.

Lalu ada Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Jember, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Cendrawasih, Universitas Muhammadiyah Malang, dan Universitas Negeri Makasar.

Dalam penyelenggaraan PLPG tahun 2016, setiap perguruan tinggi yang menjadi rayon itu akan bekerjasama dengan perguruan tinggi subrayon dan perguruan tinggi mitra yang juga telah ditetapkan dalam Kepmenristekdikti.

Dua Kebijakan Baru
Tahun ini Kemendikbud akan menerapkan dua kebijakan baru dalam program sertifikasi guru melalui PLPG, yaitu peningkatan batas nilai syarat kelulusan, dan ketentuan dapat mengulang ujian sertifikasi bagi guru yang tidak lulus ujian.

Sumarna Surapranata mengatakan nilai kelulusan guru dalam ujian sertifikasi minimal harus 80 dari total nilai 100. “Kalau tahun lalu minimal 42 (sudah lulus),” ujarnya.

Kebijakan itu diterapkan berdasar arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Mendikbud Muhadjir Effendy setelah mendapatkan laporan Bank Dunia.

Pria yang akrab disapa Pranata itu menjelaskan, Bank Dunia merilis hasil penelitian yang menemukan data bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam nilai uji kompetensi guru (UKG) antara guru yang sudah tersertifikasi dengan guru yang belum tersertifikasi. “Karena itu kita tingkatkan batas kelulusannya,” ujar Pranata.

Kebijakan baru kedua adalah ketentuan bahwa guru yang tidak lulus ujian sertifikasi dapat mengulang lagi untuk mengikuti ujian, tanpa perlu mengulang PLPG.

“Tahun ini bisa mengulang ujian, tidak perlu PLPG lagi, cukup belajar mandiri, yang kita gerakkan sebagai program Guru Pembelajar,” tuturnya.

Pranata juga menambahkan, guru cukup mengikuti PLPG satu kali. Jika guru tersebut tidak lulus ujian sertifikasi, maka dapat mengikuti ujian lagi maksimal empat kali tanpa mengulang PLPG. Ujian sertifikasi guru dilaksanakan dua kali dalam satu tahun.

“Jadi sistemnya seperti TOEFL. Kalau tidak lulus bisa mengulang lagi di lembaga terakreditasi, dalam hal ini LPTK (Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan). Jadi guru bebas belajar di mana saja dan dengan siapapun untuk mengulang ujian sertifikasi,” ujarnya.

Sosialisasi kebijakan baru program sertifikasi guru itu sudah dilakukan sejak tahun lalu ke guru-guru dan rektor-rektor PTN yang jadi LPTK. Hal tersebut Rektor Universitas Negeri Medan, Syawal Gultom. “Sejak Maret lalu sudah kami sampaikan ke guru, termasuk kurikulumnya, apa saja yang harus dipelajari,” katanya. Hal senada juga diungkapkan Rektor Universitas Negeri Jogjakarta, Rochmat Wahab. “Karena sudah jadi konvensi bersama, akan kita jalankan,” ujarnya. (sak)