40 Daerah Adopsi e-Government Surabaya
PEMERINTAHAN PERISTIWA

40 Daerah Adopsi e-Government Surabaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginisiasi penandatangananan kerjasama implementasi tata kelola pemerintah (e-government) Pemkot Surabaya dan perizinan terpadu berbasis elektroknik Pemkab Sidoarjo dengan 40 daerah di Indonesia, di Balai Kota Pemkot Surabaya, Rabu (28/9).

Penandatanganan dilakukan kepala daerah dengan Walikota Surabaya dan Bupati Sidoarjo sebagai wujud adopsi penerapan e-Government dan perizinan elektronik untuk diterapkan di daerahnya masing-masing.

Nota kesepakatan dihadiri 40 kepala daerah dari 5 provinsi yang dipimpin 5 gubernur. Masing-masing Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah dan Bengkulu. Pihak KPK yang hadir Wakil Ketua Alexander Marwata.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, penggunaan e-government merupakan sebuah kebutuhan. Kota Surabaya, kata walikota, telah banyak merasakan manfaat dari penerapan tata kelola pemerintah berbasis teknologi informasi ini.

Manfaat paling mencolok adalah bisa mengurangi potensi korupsi. Karena memangkas terjadinya celah permainan antara oknum birokrat dengan pihak luar.

“Penerapan sistem e-government juga terbukti mampu menghemat anggaran hingga ratusan miliar rupiah. Kami bisa membangun kota ini melalui penghematan itu,” kata Risma—panggilan akrabnya.

Sebelum itu, Risma juga memaparkan kilas balik penerapan e-goverment di Surabaya yang diawali 2003 silam. Mantan Kepala Bappeko Surabaya itu memaparkan tentang e-Musrenbang yang memungkinkan Pemkot bisa menampung usulan masyarakat secara online. Dari sini, masyarakat bisa tahu, mana usulan yang disetujui dan yang tidak disertai alasan masing-masing.

Selain itu, Risma juga menyampaian tentang e-budgeting, e-procurement, e-delivery, e-controlling, e-performance, e-payment hingga e-health yang menjadikan warga Surabaya tidak perlu mengantri lagi.

Termasuk pelayanan perzinan Surabaya Single Windows (SSW) via aplikasi mobile. Layanan ini membuat warga bisa mengurus perizinan melalui smartphonenya. Bahkan, bisa mencetak sendiri berkas/dokumen perizinan. Juga pelayanan kesehatan.

“Kami senang karena KPK menjadi inisiator agar daerah lain juga mengembangkan sistem e-government ini. Semakin banyak pemerintah daerah menerapkan tata-kelola pemerintah berbasis elektronik ini, Indonesia bisa akan lebih cepat sejahtera,” jelas walikota perempuan pertama di Surabaya itu dihadapan para kepala daerah yang hadir.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaaskan, penandatangannan MoU merupakan bagian upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, pemberantasan tidak hanya penindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) saja.

“Tetapi juga pencegahan. Caranya dengan membangun sistem berbasis elektronik untuk mengurangi keinginan berkorupsi,” kata Marwata. Untuk itu, pihaknya mengaku berterima kasih pada Pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo yang telah menyerahkan sistemnya ke KPK untuk diadopsi pemerintah daerah lainnya.

Leader dan Sistem Harus Oke
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang ikut hadir mengatakan telah mengadopsi untuk kepentingan pemerintahan yang dipimpinnya.

“Meskipun untuk kota provinsi harus ada penyesuaikan karena jujur saja ada perbedaan dengan pemerintah kota, tapi program e-government memang efektif untuk melakukan penghematan,” katanya,

Ganjar mengakui jika sistem yang telah ditemukan dan diterapkan Pemkot Surabaya sejak tahun 2003 lalu itu bisa mengurangi celah korupsi di beberapa bidang. “Terpenting dari semuanya itu adalah bergantung pada komitmen pemimpinnya,” kata Ganjar.

Ia menegaskan, jika leaderanya atau pemimpinnya oke ditambah dengan sistemnya juga oke pula maka penerapan sistemnya akan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Seperti contohnya yang dilakukan Pemkot Surabaya.

Khusus daerah Jawa Tengah yang dipimpinnya, Ganjar mengatakan program yang telah ditandatangani akan diterapkan pada tiga kabupaten di wilayahnya.

Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi juga merespon positif e-goverment karya Pemkot Surabaya. “Rasanya kita ini mendapatkan energi baru setelah mendengarkan paparan dari walikota Surabaya,” katanya.

Dia mengatakan, Pemprov Sumut sebenarnya telah meneken MoU dengan Pemkot Surabaya, 24 Mei 2014 lalu untuk mengadopsi sistem e-government di Surabaya. “Ada 8 bidang yang kami adopsi dari Pemkot Surabaya,” katanya.

Diantaranya, e-budgeting, e-delivery, e-payment, e-performance dan e-musrenbang. Khusus untuk Provinsi Sumut aplikasi ini akan diterapkan pada 14 kabupaten/ kota.

Salah satu diantaranya Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), dibawah kepemimpinan Bupati Darwin Siagian akan menerapkan sistem keterbukaan yang telah diterapkan Pemkot Surabaya pada kabupaten yang dipimpinnya sejak 18 Februari 2016 itu.

Darwin mengaku telah mengirimkan 8 tim untuk mempelajari secara detail tentang 8 aplikasi yang dimiliki Pemkot Surabaya. “Ini bentuk keseriusan kita belajar dari Surabaya untuk bisa kita terapkan di daerah kami,” ujar Darwin. Sementara Provinsi Sumatera Barat diikuti 10 Kabupaten/kota, Provinsi Bengkulu 4 kabupaten dan Provinsi Sulawesi Tengah 5 kabupaten yang seluruh kepala daerahnya ikut hadir dalam acara tersebut. (sak)