Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang kuat menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan lingkungan rumah sakit yang aman bagi pasien, tenaga kesehatan, pengunjung, maupun seluruh pihak yang beraktivitas di dalamnya. Selain menjamin keselamatan kerja, sistem K3 juga berperan penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan rumah sakit menghadapi berbagai kondisi darurat dan potensi bencana.
Dosen Program Studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Fakultas Vokasi Universitas Airlangga (UNAIR), Dr. Neffrety Nilamsari, S.Sos., M.Kes., menegaskan bahwa rumah sakit merupakan fasilitas yang memiliki tingkat risiko tinggi karena menyimpan berbagai potensi bahaya. Di sisi lain, rumah sakit juga menjadi tempat berkumpulnya kelompok rentan, mulai dari pasien kritis, lanjut usia, ibu hamil, anak-anak hingga penyandang disabilitas.
Menurut Neffrety, kondisi tersebut menuntut setiap rumah sakit memiliki sistem manajemen K3 yang berjalan secara optimal agar mampu melindungi seluruh penghuni fasilitas kesehatan dari berbagai kemungkinan risiko.
“Berkaca pada kejadian kebakaran yang baru-baru ini terjadi di sebuah rumah sakit besar di Jawa Timur menunjukkan bahwa kegiatan terkait penerapan K3 untuk pencegahan kecelakaan maupun juga kebakaran di rumah sakit itu merupakan satu hal yang penting,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa penerapan manajemen K3 tidak hanya berfokus pada pencegahan kecelakaan kerja, tetapi juga berkaitan erat dengan kesiapan rumah sakit dalam menghadapi situasi darurat. Karena itu, keberadaan sistem tanggap darurat dan mitigasi bencana harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional rumah sakit.
Menurutnya, hal tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan memiliki sistem kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana yang memadai.
“Kesiapan itu harus didukung oleh berbagai macam hal. Misalnya, ketersediaan sarana prasarana jalur evakuasi. Kemudian juga terkait dengan bagaimana situasi darurat itu dikomandokan atau diinstruksikan dalam sebuah standar operasi prosedur evakuasi ataupun mitigasi bencana untuk tenaga kesehatan, para pasien, pengunjung, dan juga siapa saja yang berkepentingan ada di rumah sakit,” jelasnya.
Neffrety menambahkan bahwa keberhasilan proses evakuasi saat terjadi kondisi darurat sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia dan sistem yang telah dibangun sebelumnya. Oleh karena itu, rumah sakit perlu melaksanakan simulasi tanggap darurat secara berkala sebagai bentuk latihan sekaligus evaluasi terhadap kesiapan seluruh elemen rumah sakit.
Ia menyebut simulasi tanggap bencana idealnya dilakukan secara rutin, setidaknya dua bulan sekali dalam satu tahun. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh petugas memahami peran dan tanggung jawab masing-masing ketika menghadapi kondisi darurat yang sebenarnya.
Dalam proses tersebut, Person in Charge (PIC) atau penanggung jawab memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan jalannya evakuasi serta pelaksanaan mitigasi bencana. Kehadiran PIC yang kompeten dapat membantu mempercepat pengambilan keputusan dan meminimalkan risiko korban jiwa maupun kerugian yang lebih besar.
Meski demikian, penerapan sistem K3 di sejumlah fasilitas kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala yang kerap ditemui adalah keterbatasan sumber daya serta rendahnya kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.
Neffrety menilai masih terdapat anggapan bahwa implementasi K3 membutuhkan biaya yang besar sehingga sering kali belum menjadi prioritas utama dalam pengelolaan fasilitas kesehatan. Padahal, investasi pada aspek keselamatan merupakan langkah strategis untuk melindungi seluruh pihak yang berada di lingkungan rumah sakit.
“Adakalanya penerapan K3 itu selalu mendapat konotasi dengan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan. Dalam hal penggunaan APAR di unit farmasi seperti kejadian terakhir di salah satu rumah sakit ini seharusnya di situ bukan menggunakan APAR powder tetapi dry chemical powder atau menggunakan CO₂ karena lebih efektif untuk mematikan api. Nah, hal seperti itu juga perlu mendapatkan perhatian,” katanya.
Selain dukungan sarana dan prasarana, ia menekankan bahwa komitmen manajemen rumah sakit menjadi faktor yang paling menentukan keberhasilan penerapan sistem K3. Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui pembentukan struktur organisasi tanggap darurat, pelaksanaan simulasi secara berkala, pemeriksaan fasilitas secara rutin, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.
Menurutnya, budaya keselamatan tidak dapat dibangun secara instan, melainkan harus menjadi bagian dari kebiasaan dan tanggung jawab bersama seluruh unsur di lingkungan rumah sakit.
Dengan budaya K3 yang kuat, rumah sakit tidak hanya mampu mengurangi risiko kecelakaan kerja dan bencana, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Keamanan lingkungan kerja yang terjaga akan memberikan rasa aman bagi tenaga kesehatan dalam bekerja dan meningkatkan perlindungan bagi pasien yang sedang menjalani perawatan.
“Mari kita lebih sadar terhadap keselamatan lingkungan kerja yang dimulai dari diri kita sendiri dan tingkatkan kewaspadaan agar bencana yang datangnya tidak kita undang itu bisa kita cegah seminimal mungkin sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan,” pungkasnya. (ita)