Akui Hukum Masih Tumpul ke Atas
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Akui Hukum Masih Tumpul ke Atas

Presiden Joko Widodo mengakui, bahwa cita-cita sebagai negara hukum belum sepenuhnya terwujud dalam praktek penyelenggaraan negara maupun dalam realita kehidupan rakyat sehari-hari.

“Hukum masih dirasa cenderung tajam dan runcing ke bawah dan tumpul ke atas,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada rapat terbatas yang membahas masalah Reformasi Hukum, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/10) siang.

Presiden menunjukkan, dalam indeks persepsi korupsi dunia 2015 misalnya, kita masih di urutan 88. Begitu pula dalam indeks rule of law 2015 kita juga di ranking 52.

Jika hal ini dibiarkan, menurut Jokowi, maka akan memunculkan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan pada hukum maupun pada institusi-institusi penegak hukum.

“Hal ini tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh terjadi. Apalagi di era kompetisi sekarang ini, kepastian hukum merupakan suatu keharusan bagi sebuah negara agar mampu bersaing di tingkat regional,” tuturnya.

Jokowi menegaskan, tidak ada pilihan lain, kita harus segera melakukan reformasi hukum besar-besaran, dari hulu sampai hilir.

Ia menyebutkan, ada 3 hal yang harus diperhatikan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap keadilan dan kepastian hukum. Pertama, penataan regulasi untuk menghasilkan regulasi hukum yang berkualitas.

Presiden menegaskan, kita adalah negara hukum bukan negara undang-undang atau peraturan. Karena itu, orientasi setiap kementerian dan lembaga seharusnya bukan lagi memproduksi peraturan yang sebanyak-banyaknya.

“Harusnya menghasilkan peraturan yang berkualitas yang melindungi rakyat, tidak mempersulit rakyat, tapi justru mempermudah rakyat, yang memberi keadilan bagi rakyat, serta yang tidak tumpang tindih satu dengan yang lain,” tutur Jokowi.

Yang kedua, menurut Jokowi, reformasi hukum harus mencakup reformasi internal di institusi Kejaksaan, Kepolisian, dan juga di lingkup Kementerian Hukum dan HAM untuk menghasilkan pelayanan dan penegakan hukum yang profesional.

“Saya minta ada pembenahan besar-besaran pada sentra-sentra pelayanan, seperti imigrasi, lapas, pelayanan SIM/STNK/BPKB, termasuk juga yang berkaitan dengan perkara tilang,” tegas Jokowi seraya meminta agar aparat terkait memastikan bahwa tidak ada praktek-praktek pungli disitu.

“Saya akan terus mengawasi langsung perubahan lapangan dengan cara-cara yang akan saya lakukan dengan pengawasan-pengawasan,” sambungnya.

Jokowi juga minta ada langkah-langkah terobosan dalam pencegahan dan penyelesaian kasus, baik kasus korupsi, kasus HAM masa lalu, kasus penyelundupan, kasus kebakaran hutan dan lahan, serta kasus narkoba.

Sedangkan yang ketiga yang juga harus diperhatikan dalam reformasi hukum, menurut Presiden, adalah pembangunan budaya hukum. “Penguatan budaya hukum juga harus jadi prioritas di tengah maraknya sikap-sikap intoleransi, premanisme, tindak kekerasan, serta aksi main hakim sendiri,” tuturnya. (sak)