Atasi Kekumuhan, Bangun 3.050 Unit Rusun
EKONOMI BISNIS PERISTIWA

Atasi Kekumuhan, Bangun 3.050 Unit Rusun

Mengatasi kawasan kumuh, tahun 2017 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan rumah susun (Rusun) sebesar 3.050 unit. Presentase penerima manfaat rumah susun tersebut sesuai arahan Bappenas untuk menyelesaikan backlog perumahan di Indonesia.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin mengatakan secara keseluruhan, tahun 2017 ditargetkan pembangunan Rusun sebanyak 12.760 unit. Rusun tersebut nantinya diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja / buruh industri, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/ Polri, mahasiswa dan para santri pondok pesantren.

Dari jumlah Rusun yang ditargetkan, meliputi untuk kawasan kumuh 3.050 unit, buruh industri 222 unit, PNS 706 unit, TNI 510 unit, Polri 322 unit, mahasiswa 224 unit dan untuk santri pondok pesantren sebanyak 300 unit.

Untuk membangun Rusun tersebut, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 4,754 triliun pada tahun anggaran 2017. Anggaran tersebut sekitar 51,71 persen dari total pagu anggaran Ditjen Penyediaan Perumahan.

“Kami harap dengan pembangunan Rusun ini pemerintah bisa menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” katanya kepada media di Jakarta, Selasa (4/10).

Syarif mengatakan, tingginya tingkat urbanisasi masyarakat ke wilayah perkotaan mendorong adanya peningkatan kebutuhan rumah bagi masyarakat. Untuk itu, diperlukan upaya penyediaan rumah layak huni bisa ikut menggerakkan kota menjadi kota yang nyaman dan memiliki fungsi yang berkelanjutan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.

Data BPS 2010 menyebutkan, angka urbanisasi masyarakat ke wilayah perkotaan 49,8 persen sedangkan 2015 cukup tinggi sekitar 53,3 persen. Makin tinggi urbanisasi akan berdampak pada kebutuhan rumah masyarakat.

Pemerintah terus berupaya mengantisipasi peningkatan kebutuhan rumah dengan Program Satu Juta Rumah. Meskipun demikian, pemerintah daerah sebagai pihak yang mengetahui secara pasti jumlah kebutuhan rumah masyarakatnya harus memberikan perhatian khusus untuk mengantisipasi timbulnya kawasan–kawasan kumuh akibat tidak tersedianya hunian yang layak.

Urbanisasi per tahun diperkirakan meningkat sekitar 3,5 persen. Permintaan rumah makin tinggi sedangkan lahan atau tanah yang tersedia tidak bertambah.

Jangan sampai Pemda tidak mengantisipasi hal ini jika tidak ingin timbul kawasan kumuh karena tidak tersedianya rumah yang layak bagi masyarakatnya.

Program perumahan yang layak huni yang dilaksanakan pemerintah melalui Program Satu Juta Rumah dilaksanakan agar rumah bisa menjadi pusat kehidupan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Rumah sebagai kebutuhan dasar manusia dan pusat kehidupan masyarakat diharapkan juga mampu menjadi tempat pembinaan keluarga.

Salah satu upaya pemerintah mendorong perumahan yang layak di daerah perkotaan, imbuh Syarif, adalah memaksimalkan pembangunan hunian ke arah vertikal. Semakin minimnya lahan yang ada secara tidak langsung juga akan memaksa masyarakat untuk tinggal di hunian vertikal. (sak)