Awasi Pungli Bansos, Kepegawaian dan Layanan Publik
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Awasi Pungli Bansos, Kepegawaian dan Layanan Publik

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menginstruksikan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki resiko terjadinya pungutan liar (pungli).

Mendagri Tjahjo Kumolo pada 24 Oktober 2016 telah mengeluarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) No: 180/3935/ SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tujuannya guna melaksanakan Pasal 286 ayat (2) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sepu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam Inmendagri yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia itu, Mendagri menginstruksi untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki resiko terjadinya pungli.

“Melakukan sosialisasi secara masif dan berkesinambungan kepada masyarakat, antara lain dengan cara memasang spanduk ‘bebas pungli’ pada seluruh unit kerja yang melakukan pelayanan,” bunyi diktum kedua Inmendagri.

Mendagri juga menginstruksikan Gubernur, Bupati/Walikota memerintahkan Onspektur Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota segera melakukan pengawasan secara berkesinambungan untuk mencegah dan menghapus pungli, khususnya pada sejumlah area.
– Area Perizinan. Fokus pada penerbitan izin mendirikan bangunan; penerbitan izin gangguan; penerbitan izin trayek; penerbitan izin pertambangan; penerbitan izin perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara; rekomendasi tidak sengketa tanah; dan penerbitan izin usaha.

– Area Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos). Fokus pada pencairan dana hibah dan bantuan sosial; dan pemotongan dana bantuan sosial.

– Area Kepegawaian. Fokus pada mutasi pegawai; kenaikan pangkat; promosi jabatan; dan pemotongan gaji guru, tenaga kesehatan, dan pegawai tidak tetap.

– Area Pendidikan. Fokus pada pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan pemotongan uang makan guru.

– Area Dana Desa. Fokus pada pemotongan Dana Desa; dan pengambilan bunga bank pada penempatan Dana Desa.

– Area Pelayanan Publik. Fokus pada penyaluran beras miskin; pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil; pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan; dan pelayanan pada satuan administrasi manunggal satu atap (SAMSAT).

– Area Pengadaan Barang dan Jasa. Fokus pada perencaan pengadaan; dan penentuan pemenang.

Mendagri juga menginstruksikan agar memberikan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang terbukti melakukan pungutan liar.

Selain itu, Mendagri juga meminta kepada para Gubernur, Bupati/Walikota agar memerintahkan Inspektur Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud kepada Mendagri Cq. Inspektur Jenderal Kemendagri paling lama tanggal 5 setiap bulannya, melalui aplikasi pelaporan Saberpungli pada www.kemendagri.go.id. (sak)