Bangun Sejuta Rumah Lewat PKE XIII
EKONOMI BISNIS PERISTIWA

Bangun Sejuta Rumah Lewat PKE XIII

Guna mewujudkan program nasional pembangunan 1 (Satu) juta rumah sebagai wujud dari butir kedua yang tertuang dalam amanah Nawacita, pemerintah mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Dengan paket kebijakan ekonomi ini, akan meningkatkan akses masyarakat mendapatkan rumah,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi Seskab Pramono Anung, saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XIII, di kantor kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/8) sore.

Mengutip data BPS hingga akhir tahun 2015 lalu, Menko Perekonomian mengemukakan, saat ini masih ada 17,3 persen atau sekitar 11,8 juta rumah tangga yang tinggal di hunian non milik. Yaitu sewa, kontrak, numpang, rumah dinas atau tidak memiliki rumah sama sekali.

Sementara di sisi lain, menurut Darmin, pengembang perumahan mewah masih banyak yang enggan menyediakan hunian menengah dan murah, karena untuk membangun hunian murah seluas 5 hektar, memerlukan proses perizinan yang lama dan biaya yang besar.

Karena itu, melalui PKE XIII, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang isinya meliputi penyederhanaan jumlah dan waktu perizinan dengan menghapus atau mengurangi berbagai perizinan dan rekomendasi yang diperlukan untuk membangun rumah MBR dari semula sebanyak 33 izin dan tahapan, menjadi 11 izin dan rekomendasi.

“Dengan pengurangan perizinan dan tahapan ini, maka waktu pembangunan MBR yang selama ini rata-rata mencapai 769-981 hari dapat dipercepat menjadi 44 hari,” jelas Darmin.

Adapun rincian PKRE XIII antara lain meliputi: Perizinan yang dihilangkan antara lain izin lokasi (60 hari kerja), persetujuan gambar master plan (7 hari), rekomendasi peil banjir (30-60 hari), persetujuan dan pengesahan gambar site plan (5-7 hari) dan Analisa Dampak Lingkungan Lalu Lintas alias Andal Lalin (30 hari).

Perizinan yang digabungkan, meliputi Proposal Pengembang (dengan dilampirkan Sertifikat tanah, bukti bayar PBB (tahun terakhir) dengan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (dilampirkan dengan peta rincikan tanah/blok plan desa) jika tanah belum bersertifikat.

Juga Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT)/ Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) digabung dengan tahap pengecekan kesesuaian RUTR/RDTR wilayah (KRK) dan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah/Advise Planning, Pengesahan site plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup: SPPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (sampai dengan luas lahan 5 Ha);

Serta Pengesahan site plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup SPPL (luas < 5 ha), rekomendasi damkar, dan retribusi penyediaan lahan pemakaman atau menyediakan pemakaman. Perizinan yang dipercepat, antara lain Surat Pelepasan Hak (SPH) Atas Tanah dari Pemilik Tanah kepada pihak developer (dari 15 hari menjadi 3 hari kerja). Pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah (90 jadi 14 hari). Penerbitan IMB Induk dan pemecahan IMB (30 jadi 3 hari). Juga Evaluasi dan Penerbitan SK tentang Penetapan Hak Atas Tanah (213 jadi 3 hari). Pemecahan sertifikat a/n pengembang (120 jadi 5 hari). Serta Pemecahan PBB atas nama konsumen (30 jadi 3 hari). Menko menegaskan, pemerintah berharap dengan PKE yang baru ini maka pembangunan rumah untuk MBR dapat lebih cepat terealisasi. Sebab, pengurangan, penggabungan, dan percepatan proses perizinan untuk pembangunan rumah MBR, akan mengurangi biaya untuk pengurusan perizinan hingga 70 persen. (sak)