Belanja Subsidi, Bansos dan Dana Desa Diintegrasikan
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Belanja Subsidi, Bansos dan Dana Desa Diintegrasikan

Presiden Joko Widodo mengemukakan, belanja subsidi dalam APBN-P 2016 mencapai Rp 177,8 triliun atau kurang lebih 13,6 persen dari total belanja pemerintah pusat. Dari total anggaran subsidi itu, Rp 94,4 triliun untuk subsidi energi atau 53 persen. Sisanya Rp 83,4 triliun atau 47 persen untuk subsidi non energi. Selain itu pemerintah juga mengalokasikan belanja bantuan sosial APBN-P 2016 sebesar Rp 59 triliun dan Rp 47 triliun untuk Dana Desa.

Presiden menegaskan, kita harus memastikan bahwa belanja subsidi dan bantuan sosial yang sudah dialokasikan dalam APBN bisa makin efektif mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan.

“Agar belanja subsidi dan bantuan sosial tersebut betul-betul tepat sasaran, perlu dilakukan perbaikan menyeluruh baik terkait perencanaan, terkait pembiayaan, sampai sistem penyalurannya,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas mengenai penganggaran subsidi dalam APBN, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (21/9) sore.

Jokowi memberi contoh, pada 2015 pemerintah telah mengambil keputusan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke belanja subsidi yang lebih tepat sasaran. Tahun 2016 alokasi subsidi bunga kredit program melalui peningkatan dari Rp 1,9 triliun pada 2015 menjadi Rp 15,8 triliun.

Menurut Jokowi, subsidi itu, berupa subsidi bunga untuk kredit usaha rakyat dan bunga kredit untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, yang menunjukkan bahwa pengalihan subsidi kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan dan sekaligus mendukung kelompok usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah.

“Agar lebih efektif lagi, saya minta agar antara subsidi, Bansos (bantuan sosial), Dana Desa, dan belanja K/L dan dana transfer ke daerah dapat direncanakan lebih terpadu, lebih terintegrasi, tidak tersebar, dan juga tidak tumpang tindih,” pinta Jokowi.

Dana Bansos dan subsidi berbasis individu, keluarga, rumah tangga, dan atau usaha, menurut Jokowi, dapat dikombinasikan dengan Dana Desa atau dana lainnya yang berbasis kewilayahan maupun berbasis sektoral.

“Saya juga minta agar semangat kebijakan subsidi dan Bansos untuk membuat masyarakat menjadi makin kuat, makin mandiri, dan makin berdaya, dan tidak justru menimbulkan ketergantungan. Ini yang perlu digarisbawahi. Tidak justru menimbulkan ketergantungan,” tutur Jokowi.

Karena itu, Jokowi menekankan agar dalam pemberian subsidi dan bantuan sosial, mempertimbangkan pula aspek kesinambungan fiskal. “Saya juga menekankan agar ketepatan sasaran penerimaan manfaat harus menjadi perhatian utama, sehingga perbaikan database penerima manfaat, dan segera realisasi penggunaan identitas tunggal. Ini penting sekali,” tegas Jokowi.

Terkait subsidi dan Bansos, Jokowi mengingatkan bahwa dalam rapat terbatas pada April 2016 lalu, dirinya telah memerintahkan agar semua bantuan sosial diberikan dalam bentuk non tunai melalui perbankan, melalui banking system dan diintegrasikan dalam satu kartu.

“Sistem penyaluran yang dipakai harus langsung ke masyarakat penerima manfaat,” tegas Jokowi seraya menambahkan, kita juga harus memperbaiki kualitas barang dan jasa yang diterima masyarakat, mulai dari pelayanan jasa kesehatan, jasa pendidikan, bantuan beras, bantuan pupuk, dan yang lain-lainnya. (sak)