BUMN Bikin Aplikasi Whistle Blowing
PEMERINTAHAN PERISTIWA

BUMN Bikin Aplikasi Whistle Blowing

Kantor Kementrian BUMN menerbitkan aturan terkait tata cara pelaporan dugaan pelanggaran di lingkungan BUMN. Sisyem penanganan pengaduan (whistle blowing) ini diharapkan mampu mencegah terjadinya praktik penyimpangan dan kecurangan lembaga plat merah tersebut.

Bertempat di ruang rapat lantai 21 Kantor Kementerian BUMN, Sekretariat Kementerian BUMN menggelar kegiatan sosialisasi PermenBUMN No: PER-13/MBU/10/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian BUMN kepada seluruh pegawai Kementerian BUMN.

Sosialisasi yang dihadiri pegawai Kementerian BUMN merupakan tindak lanjut SE MenPANRB No: 08/M.PAN-RB/06/12 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (whistleblower system) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Selain Sosialisasi juga dilaksanakan pemaparan SOP pelaporan dugaan pelanggaran di lingkungan Kementerian BUMN serta peluncuran dan penjelasan aplikasi Whistle Blowing System Kementerian BUMN.

Sosialisasi ini sebagai bentuk komitmen Kementerian BUMN dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan memperkuat penerapan good governance, yang tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN.

Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementrian BUMN Hambra menjelaskan WBS merupakan salah satu pilar utama sistem pengendalian internal dalam mencegah praktek penyimpangan dan kecurangan di lingkungan pemerintahan.

“Secara institusional segala isu terkait dugaan penyimpangan, pelanggaran dan praktek KKN di lingkungan Kementerian BUMN dapat dideteksi sedini mungkin dan diatasi penyelesaiannya seoptimal mungkin secara internal. Sehingga, exposure dan dampak negatif terhadap reputasi institusi Kementerian BUMN atas isu-isu tersebut yang dapat merebak ke ranah publik, dapat terkelola dengan lebih baik,” ungkap Hambra, Selasa (9/8).

Melalui penyelenggaraan WBS oleh Kementerian BUMN. “Diharapkan Inspektorat selaku unit pengelola/penanggungjawab WBS, didukung unit-unit terkait seperti Biro Hukum dan Keasdepan Data dan Teknologi Informasi, dapat terus meningkatkan efektivitas dan kinerja WBS,” ujar Hambra. (sak)