Cari Rejeki di Indonesia, Tak Pantas Tempatkan Uang di Luar Negeri
EKONOMI BISNIS PERISTIWA

Cari Rejeki di Indonesia, Tak Pantas Tempatkan Uang di Luar Negeri

Presiden Joko Widodo mengemukakan, semua negara saat ini bersaing mendatangkan arus uang masuk, padahal kita memiliki uang uang itu.

“Bukan uang siapa-siapa, itu uang kita. Ada yang ditaruh di bawah bantal. Saya tahu, ada yang ditaruh di bank Swiss, ada yang ditaruh di Hongkong, ada yang ditaruh di BPI, ada yg ditaruh di Singapura. Datanya ada di kantong saya,” kata Presiden dalam sosialisasi Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak di Medan, 21 Juli lalu.

Jokowi mengingatkan, kita hidup dan makan di Indonesia, kita bertempat tinggal di Indonesia. Kita juga dengan kemudahan pemerintah mencari rejeki di Indonesia. Karena itu, Presiden menilai, kalau ada uang ditempatkan di luar negeri tidak pantas sebetulnya.

“Gapapa sebetulnya dalam bisnis biasa tetapi dalam saat ini negara membutuhkan partisipasi dari saudara semuanya, sehingga kita carikan payung hukumnya,” terang Jokowi seraya menyebutkan payung hukumnya adalah UU Pengampunan Pajak.

Karena itu, Jokowi mengajak para pengusaha memanfaatkan payung hukum yang sangat kuat ini dengan sebaik baiknya.

Menurut Jokowi, amnesty pajak itu adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang. Kedua, dengan amnesty pajak nanti bisa dilakukan pembebasan sanksi administrasi. “Ini hanya urusan pajak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kemana-mana, keliru besar, ini hanya urusan pajak,” tegasnya.

Yang ketiga, lanjut Jokowi, pembebasan sanksi pidana perpajakan. Kemudian penghentian proses pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana perpajakan jadi amnesty pajak.

Kemudian syarat mengikuti amnesty pajak, menurut Jokowi itu gampang. Ia menyebutkan, kalau kita punya uang di bawah bantal, yang belum dilaporkan segera laporkan.

“Kalau punya Rp 2 triliun, laporkan dua triliun. Atau punya simpanan di luar negeri Rp 100 miliar ya disampaikan. Ini mumpung ada UU Tax Amnesty yang memayungi,” jelasnya.

Kemudian kalau punya aset di luar, kalau asetnya gedung silakan di-declare, disampaikan bahwa saya punya apartemen 2 di Singapura, misal, silakan disampaikan dalam formulir nantinya. Kalau punya deposito di BPI, Hong Kong misalnya punya Rp 500 miliar, silakan disampaikan.

Presiden juga menegaskan, yang ikut amnesty pajak ini tidak sedang berperkara dan menjalani hukuman pidana perpajakan. “Kalau sudah mendeklarasikan punya aset, punya uang, kemudian bayar, uang tebusannya juga sangat rendah sekali. Kenapa begitu, yang kita inginkan adalah agar uang ini masuk, dipakai buat apa, ya dipakai untuk pembangunan negara kita,” kata Jokowi.

Kalau belum bisa diinvestasikan langsung, menurut Jokowi, bisa ditaruh dulu misalnya di surat berharga negara dalam bentuk SUN atau SUKUK. “Bisa dibelikan obligasi BUMN, sukuk BUMN, saham BUMN, reksadana BUMN dan juga BON, misalnya infrastruktur BON, bisa dibeli untuk itu,” ujarnya.

Sementara dengan perbankan, semuanya siap. Ada 18 bank juga yang bisa menerima dan menampung dana-dana tersebut dalam bentuk deposito, tabungan dan giro.

Kalau di swasta, bisa diinvestasikan langsung atau bisa beli SUKUKnya, beli obligasinya di pasar modal, mungkin di industri non bank, bisa di asuransi, bisa produk dana pensiun atau lainnya.

Yang kita inginkan, lanjut Jokowi, adalah bahwa kita baru membangun infrastruktur. Kalau sudah ditaruh di tadi instrumen investasi portofolio, kalau mau ikut langsung pada investasi langsung, Presiden mempersilakan.

“Bisa aja gabung ke BUMN untuk bangun pelabuhan, airport, ya silakan, jalan tol bisa, pembangkit listrik bisa, kan banyak, bisa pakai batubara, hydro, geotermal, gas ada dan sekarang ini kita sedang membutuhkan dalam 5 tahun ke depan 35.000 MW, bukan sedikit,” tutur Presiden seraya menyebutkan dari APBN negara hanya bisa menyediakan Rp 1.500 triliun, artinya masih kurang 3.400 triliun, yang diharapkan bisa ditutup melalui tax amnesty itu.

“Kita kumpulkan sehingga bisa kita pakai infrastruktur. Kalau infrastruktur kita rampung, pertarungannya bisa kita mulai. Pasti nanti biaya logistik bisa jatuh murah. Biaya transportasi juga pasti jauh lebih murah, karena cost untuk logistik, untuk transportasi dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia 2,5 kali lipat,” tutur Jokowi.

Jokowi kembali mengajak para pengusaha Sumatera Utara berpartisipasi dalam amnesty pajak ini. “Tidak ada yang rugi, karena kala masuk investasi pasti ada untungnya. Ini yang kita inginkan. Jadi ada pelabuhan, jalan tol, sekarang baru mulai Lampung menuju Aceh, pembangkit listrik, transportasi massal di dalam kota, MRT, LRT semuanya butuh uang,” tegas Jokowi. (sak)