Deadline Harga Gas Akhir November
EKONOMI BISNIS PERISTIWA

Deadline Harga Gas Akhir November

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan, bahwa Presiden Joko Widodo telah menugaskan kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Luhut B Pandjaitan, Menperin Airlangga Hartarto dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati menghitung ulang harga gas, baik untuk industri maupun untuk keperluan lainnya.

Presiden menugaskan agar finalisasi harga gas ini bisa diselesaikan selambat lambatnya pada akhir November tahun ini dan harganya dari 9,5 dollar USD/mmbtu ditekan harus dibawah 6 dollar USD/mmbtu.

“Harus dibawah 6 dollar US/mmbtu,” tegas Pramono kepada wartawan usai Rapat Terbatas tentang harga gas untuk industri, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/10) sore.

Tentunya, lanjut Seskab, nantinya harga gas untuk kebutuhan dalam negeri maupun kebutuhan untuk ekspor harus dibuat sama, sehingga dengan demikian pengaturannya akan lebih mudah.

Ditambahkan Pramono, Presiden juga menugaskan Menperin Airlangga Hartaro agar ke depan tidak lagi bergantung pada luar, maka Menperin ditugaskan pengembangan industri turunan dari petrochemichal maupun dari industri gas yang ada.

Secara terpisah Menperin Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa arahan Presiden orientasi dari harga gas itu untuk multiplier effect pembangunan industri.

“Jadi pembangunan industri didorong untuk melakukan substitusi impor. Seperti turunan petrokimia dari gas itu bisa ke metanol, urea, kemudian bisa turun propilen, bahkan formaldehyde bahan baku untuk membuat lem kayu,” jelas Menperin seraya menyampaikan hal itu untuk memperkuat daya saing industri.

Lebih lanjut, Airlangga juga menyampaikan bahwa telah mengindentifikasikan 11 industri termasuk 1 kawasan, yang diharapkan sesuai arahan Presiden, yaitu di bawah 6 dollar USD atau sama dengan harga ekspor plus biaya transportasinya.

“Maka ini akan diperlukan perbaikan regulasi terutama di hilir dan juga asumsi-asumsi dari mekanisme teknis seperti depresiasi. Sehingga dengan demikian, target capaian harga keekonomian gas sebagai pendorong ekonomi ini bisa dicapai,” ujar Menperin.

Selain memberi waktu 1 bulan, baik di Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim, Kemenkeu dan Kemenperin agar hitungannya difinalisasi, juga target untuk multiplier effect termasuk penerimaan negara sesudah nanti industri-industri ini terbangun.

Hal lain yang perlu diperhatikan, menurut Airlangga, yakni pembahasan terkait pengembangan gas di Cepu. “Jadi kita akan mengoptimalisasikan seluruh potensi gas yang ada, sehingga industri bisa terbangun kembali dan perwilayahan industri tidak hanya menunjang di Jawa sentris tetapi juga bisa ke Indonesia Sentris,” pungkas Menperin. (sak)