Dipastikan Vaksin Nasional Sudah Bermutu
KESEHATAN PERISTIWA

Dipastikan Vaksin Nasional Sudah Bermutu

Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular terhadap anak-anak Indonesia merupakan salah satu prioritas yang menjadi program utama Pemerintah melalui Program Imunisasi Nasional. Pemenuhan kebutuhan nasional untuk Imunisasi dilakukan melalui fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta.

Program Imunisasi Nasional diselenggarakan secara rutin oleh pemerintah, dan vaksin umumnya diberikan secara gratis. 99 persen vaksin untuk Program Imunisasi Nasional adalah produksi dalam negeri, sedangkan 1 persen sisanya merupakan vaksin impor yang biasanya digunakan sebagai pilihan/alternatif bagi masyarakat yang diberikan melalui fasilitas kesehatan swasta.

Dalam siaran pers bersama kepada media disebutkan, sesuai tugas dan fungsinya, Sistem Pengawasan Obat dan Produk Biologi termasuk vaksin dilakukan Badan POM sesuai sistem dan prosedur Internasional, yaitu dengan melakukan pengawasan Pre-Market (selama proses produksi sampai sebelum produk diedarkan) dan Post-Market (selama produk diperedaran). Tujuan pengawasan untuk menjamin dan memastikan keamanan, khasiat dan mutu dari vaksin.

Bio Farma sebagai suatu perusahaan BUMN yang memproduksi vaksin dan satu-satunya di Indonesia yang telah memperoleh prakualifikasi WHO, sehingga produk Bio Farma dapat digunakan pada program UNICEF dan lembaga PBB lainnya.

Vaksin produksi Bio Farma telah digunakan di 130 negara terutama negara-negara berkembang dan 50 diantaranya adalah negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Produk yang memperoleh prakualifikasi WHO adalah Vaksin Difteri Tetanus (DT), Vaksin Tetanus difteri (Td), Vaksin Difteri Tetanus Pertusis (DPT), Vaksin Difteri Tetanus Pertusis Hepatitis B (DTP-HB), Vaksin Hepatitis B, Vaksin campak, vaksin Poliomyelitis Oral (OPV), vaksin monovalent Oral Polio (mOPV), vaksin bivalent Oral Polio (bOPV) dan vaksin Tetanus Toksoid (TT).

Serta vaksin baru pentabio yang dicanangkan pemerintah sejak Agustus 2013. Vaksin tersebut telah mencakup seluruh vaksin wajib yang dibutuhkan anak-anak Indonesia. Selain itu Bio Farma juga terus mengembangkan produknya untuk memperoleh vaksin-vaksin baru, antara lain vaksin Rotavirus, IPV, Pneumokokus, thypoid dan Meningitis.

Dalam mencapai Prakualifikasi WHO ini Bio Farma dan Badan POM telah diaudit WHO. Bio Farma diaudit sesuai Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) di bidang vaksin, dan setelah itu WHO tetap melakukan audit secara rutin terutama aspek produksi sehingga sarana produksi Bio Farma tetap mengikuti kaedah CPOB dan vaksin yang diproduksi selalu memenuhi kriteria persyaratan WHO.

Badan POM juga diaudit untuk memenuhi kriteria sebagai NRA (National Regulatory Authority) yang mampu mengawasi Bio Farma. Dalam audit WHO terakhir terhadap Badan POM, mendapat nilai hampir sempurna yaitu 98 dari nilai maksimum 100. Hasil audit untuk Bio Farma dan Badan POM adalah dua faktor yang menjadi persyaratan pemenuhan prakualifikasi WHO.

Terkait hebohnya penemuan penggunaan vaksin palsu yang saat ini dalam penangan Satgas Penanggulangan Vaksin Palsu bersama Bareskrim Polri, dari hasil pengujian temuan vaksin palsu semuanya adalah vaksin impor. Diperkirakan vaksin palsu tersebut hanya 10 persen dari vaksin impor, yang hanya 1 persen vaksin yang digunakan di Indonesia.

Karenanya pada seluruh sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan agar menggunakan vaksin yang terjamin keamanan, mutu dan khasiatnya, yang diketahui dengan cara memastikan bahwa vaksin tersebut diproduksi industri farmasi yang memiliki izin dan menerapkan CPOB.

Selain itu perlu diperhatikan bahwa obat juga harus disalurkan penyalur berizin yang memenuhi persyaratan CDOB dan memiliki rantai dingin untuk menjaga mutu vaksin sampai ditangan pengguna.

Saat ini sesuai dengan Program Imunisasi Nasional dari Kemekes seharusnya menggunakan vaksin Bio Farma.Jika terjadi kelangkaan vaksin di Sarana Pelayanan Kesehatan baik pemerintah maupun swasta dapat menghubungi Dinas Kesehatan/Puskesmas setempat atau langsung ke Bio Farma (022-2033 755) atau menghubungi Contact Center BPOM (1 500 533). (sak)