Diperas Terkait Pajak, Lapor ke 08112283333
EKONOMI BISNIS PERISTIWA

Diperas Terkait Pajak, Lapor ke 08112283333

Saat sosialisasi acara sosialisasi tax amnesty di Hall D JIExpo Kemayoran, Jakarta, awal pekan lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada para perserta bahwa ada saluran khusus (hotline) bagi mereka yang ingin menyampaikan aduan dan keluhan terhadap pelayanan tax amnesty.

Lewat nomor 08112283333 masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait penyelenggaraan tax amnesty. Namun Jokowi mengatakan bahwa nomor hotline tersebut jangan digunakan untuk bertanya mengenai hal teknis, misalnya tata cara pengisian formulir pengampunan pajak.

“Ini di sini ada teleponnya kalau ada apa-apa bisa telepon ke sini. Tapi jangan nanya bagaimana cara mengisi form tax amnesty, itu bisa langsung ke KPP,” terang Jokowi.

Jokowi menambahkan bahwa nomor aduan tersebut hanya melayani aduan dan keluhan, misalnya wajib pajak mengalami pemerasan. “Kalau ke sini (telepon) bilang kalau misalnya saya diperas pak,” kata Jokowi.

Smentara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan tidak melakukan penegakan hukum terkait amnesti pajak dan menghentikan semua proses pemeriksaan tindak pidana perpajakan untuk mendukung keberhasilan program tersebut.

“Sampaikan kepada publik bahwa kami tidak melakukan law enforcement (penegakan hukum) sama sekali. Zero,” kata Dirjen Ken Dwijugiasteadi dalam acara yang sama.

Ken mengatakan Direktorat Jenderal Pajak telah membuat peraturan terkait keputusan penghentian proses pemeriksaan tersebut. “Sudah saya putusin, saya bikin peraturannya. Jadi yang sedang diperiksa berhenti saja. Tenang kan?,” kata dia.

Menurut Pasal 2 UU No 11 Thn 2016 Tentang Pengampunan Pajak, amnesti pajak dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepentingan nasional.

Pasal 3 Ayat (3) UU Pengampunan Pajak juga menyebutkan setiap wajib pajak berhak mendapatkan amnesti pajak, kecuali yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, dalam proses peradilan, atau menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pihaknya memutuskan untuk menghentikan pemeriksaan tindak pidana perpajakan untuk menciptakan kesuksesan amnesti pajak. “Kami stop semua pemeriksaan. Saya menegaskan bahwa kami sesuai UU Pengampunan Pajak menutup seluruh pemeriksaan,” kata Sri.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan biasanya menjadi momok pengusaha dan wajib pajak menganggap aparat pajak sebagai instrumen menakut-nakuti para wajib pajak.

“Mereka kalau menggunakan tindak pidana bidang perpajakan tujuannya untuk enforce. Sehingga seperti pisau, untuk sebagai ancaman atau sebagai pendisiplinan. Kalau berlebihan bisa menjadi intimidator. Kami berusaha agar aparat pajak tidak menggunakan itu (untuk intimidasi),” ucap Sri.

Nomor pengaduan yang disediakan khusus untuk program amnesti pajak juga disiapkan untuk menerima pelaporan adanya dugaan intimidasi ataupun upaya menakut-nakuti. (sak)