Dukung Program Desa Bebas Narkoba
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Dukung Program Desa Bebas Narkoba

Program desa bebas narkotika dan obat–obatan terlarang (narkoba) harus didukung semua pihak karena merupakan hal positif yang bisa mengurangi peredaran narkoba di lingkungan masyarakat. Jawa Timur sebagai provinsi yang memerangi narkoba secara penuh akan mendukung terlaksananya program desa bebas narkoba

Program desa bebas narkoba merupakan bagian dari menindaklanjuti program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam membebaskan Indonesia dari ancaman narkoba.

“Konkritnya Jawa Timur memberikan respon positif akan program desa bebas narkoba. Nantinya akan ditindaklanjuti bersinergi dengan Kabupaten dan Kota,”jelas Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf saat Pembekalan dan Pengukuhan Kader Pemuda Anti Narkoba 400 Desa – 13 Kabupaten Provinsi Jatim oleh Menpora di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat(22/7).

Dalam implementasi program desa bebas narkoba, akan ditempatkan beberapa kader di setiap desa untuk mengawal dan mensosialisasikan akan bahaya narkoba bagi masyarakat, khususnya anak muda.

Program desa bebas narkoba diawali di 400 desa di Jatim, angka tersebut akan meningkat dengan beriringnya waktu serta dukungan penuh dari Kemenpora.

“Tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi kita agar seluruh desa di Jawa Timur yang jumlahnya mencapai 8.000 desa lebih bisa tercakup dalam program desa bebas narkoba,” ungkap Gus Ipul sapaan akrabnya.

Kunci berhasilnya program desa bebas narkoba terletak pada sinergi antara Pemprov Jatim dengan Pemkab dan Pemkot. Program ini akan dikerjakan berkesinambungan disesuaikan anggaran. “Akan didata berapa kebutuhan anggaran, kemudian ditindaklanjuti dengan kemampuan anggaran kabupaten kota. Selanjutnya, akan terlihat berapa besaran dana yang perlu mendapatkan bantuan Pemprov ,” tegasnya.

Gus Ipul menambahkan ada beberapa daerah yang bisa menjadi pilot project pelaksanaan program desa bebas narkoba. Desa tersebut tentunya sudah mendapatkan penilaian tersendiri.

“Salah satu desa yang menjadi fokus dalam pengembangan program ini salah satunya desa di Bangkalan, sebelumnya pernah ada laporan dari polisi beberapa kali menjadi kawasan penggunaan narkoba. Untuk kader yang diterjunkan minimal 2-3 kader di setiap desa,” tambahnya.

Selain itu, Pemprov Jatim mendukung dibuatnya pusat rehabilitasi penanganan narkoba, dan Kota Malang menjadi kota terpilih. Alasannya ada korelasi antara tahanan narkoba dan peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan tersebut.

”Apabila ada tahanan narkoba di sebuah lembaga pemasyarakatan maka bisa jadi menjadi pusat peredaran akan semakin bertambah. Hal ini juga menjadi perhatian serius Pemprov Jatim,” lugasnya.

Sementara Menpora Imam Nahrawi menuturkan bahwa gerakan seperti ini merupakan momentum luar biasa dalam rangka membebaskan Indonesia dari bahaya narkoba. ”Narkoba menjadi penghambat dan ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu harus ada komitmen yakni narkoba merupakan musuh bersama. Masyarakat bersama pemerintah bersama-sama untuk memerangi narkoba,” jelasnya. (sak)