Ekspedisi Oseanografi Mulai Dilaksanakan
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Ekspedisi Oseanografi Mulai Dilaksanakan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) melakukan Ekspedisi Oseanografi Indonesia Bagian Timur dengan menerjunkan lebih dari 25 peneliti di bidang oseanografi.

Ekspedisi ini diharapkan bisa menjawab berbagai isu penting kelautan dan perikanan. Diantaranya Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing, perubahan iklim, pemodelan dinamik laut sehubungan dengan stok ikan, dan sebaran rumpon di perairan timur Indonesia.

Tim peneliti mulai berlayar dari Pelabuhan Benoa Bali pada akhir Agustus lalau yang dilepas langsung Kepala Balitbang KP, Zulficar Mochtar dan akan mengarungi lautan dengan menggunakan kapal riset Baruna Jaya VIII hingga akhir September 2016.

Adapun jalur ekspedisi meliputi Laut Banda, Laut Maluku, Selat Makasar dan Selat Lombok yang merupakan salah satu basin (lembah) laut dalam di perairan Indonesia bagian Timur. Dimana basin tersebut memiliki peranan penting dalam pertukaran massa air dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia.

Zulficar mengatakan ekspedisi ini merupakan langkah untuk menghadapi fenomena perubahan iklim secara ekstrim (monsun) di tenggara yang terjadi pada Juli hingga September.

“Pada periode itu, angin permukaan di Laut Banda, Laut Maluku, Selat Makassar dan Selat Lombok berhembus ke arah barat laut yang menyebabkan suhu permukaan air laut lebih dingin dan terjadinya upwelling. Sebaliknya, pada saat monsun barat, bulan November–Maret angin permukaan berhembus ke tenggara, suhu permukaan air laut lebih hangat dan mengurangi transpot arus lintas Indonesia atau Arlindo,” ungkap Zulficar di Jakarta.

Ekspedisi Oseanografi Indonesia Timur dilakukan dengan berbagai pertimbangan, yakni kondisi perubahan iklim La Nina sangat berpengaruh pada transpor massa air dari Samudera Pasifik ke Hindia dan kekuatan upwelling di Laut Banda.

Zulficar juga menjelaskan, pada ekspedisi ini juga dilakukan validasi terhadap kapal yang beroperasi di perairan laut Indonesia bagian timur sangat penting sehubungan dengan IUU fishing.

Selain itu, untuk validasi dan penajaman hasil model hidrodinamika dan biogeokimia dari proyek INDESO yang saat ini sudah bersifat operasional, serta jumlah pengukuran yang telah dilakukan di perairan laut Indonesia bagian timur masih sangat terbatas.

Sebelumnya telah dilakukan kajian bersama para stakeholder dan telah teridentifikasi beberapa permasalahan yang terkait dengan pengelolaan di kawasan Laut Banda.

Terjadinya degradasi ekosistem dan lingkungan dengan ditandainya kerusakan terumbu karang di wilayah pesisir dan laut, kurangnya kesadaran atau ketidaktahuan para pemangku kebijakan, lemahnya aturan dan penegakan hukum dan penangkapan ikan yang berlebihan.

Berkaca dari permasalahan yang ada, menurut Zulficar, pelaksanaan ekspedisi melihat kondisi lingkungan laut dan aktivitasnya meliputi pengukuran parameter fisik, kimia, dan biologi.

Juga pengamatan respon dan pengaruh kondisi perubahan iklim (La Nina) terhadap aktivitas perikanan tangkap, dan analisis fenomena laut dan memprediksi kondisi laut ke depan.

“Termasuk IUU fishing melalui validasi terhadap jenis dan keberadaan kapal menggunakan data radar dan validasi lapangan, serta identifikasi keberadaan rumpon di perairan timur Indonesia,” ungkap Zulficar.

Pelaksanaan ekspedisi menggunakan Kapal Riset Baruna Jaya VIII LIPI itu terbagi tiga jalur (leg) cruise, yaitu leg I cruise Laut Banda pada 27 Agustus–5 September dengan lokasi pemberangatan Pelabuhan Benoa Bali menuju Pelabuhan di Ambon. Leg II cruise Laut Maluku pada 6–15 September dari Pelabuhan Ambon menuju Pelabuhan Bitung. Serta leg III cruise Selat Makassar dan Selat Lombok pada 20 September–1 Oktober dari Pelabuhan Bitung menuju Jakarta.

Ekpesidi Indonesia Timur diikuti berbagai instansi dengan variasi bidang keahlian. Meliputi peneliti Balai Penelitian dan Observasi Laut dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir KP, peneliti LIPI, UNDIP, dan ITB.

Kawasan Laut Banda merupakan salah satu Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No KEP.69/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Banda di Provinsi Maluku. (sak)